Menteri Kehutanan Beri Penjelasan Terkait Pemberitaan
JAKARTA – Pada pekan pertama September 2025, isu mengenai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dikabarkan bermain domino bersama mantan tersangka pembalakan liar menjadi topik utama dalam dunia politik.
Selain itu, perkembangan terkini mengenai tuntutan rakyat 17+8 dan kejanggalan dalam pemanfaatan hak keuangan anggota DPR juga mendapat perhatian besar dari masyarakat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutnya bertemu dengan eks tersangka pembalakan liar.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut murni merupakan agenda pribadi dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding.
Menurut Raja Juli, pertemuan itu tidak membahas kasus pembalakan liar, melainkan hanya sekadar diskusi antara dua orang di ruang belakang selama sekitar dua jam lebih.
“Saya berdiskusi dengan Mas Menteri Karding berdua saja di ruang bagian belakang selama sekitar dua jam lebih,” ujar Raja Juli dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu malam, 6 September 2025.
Tuntutan Rakyat 17+8 Terus Dipantau
Setelah aksi massa pada 28–30 Agustus 2025, gerakan 17+8 terus memantau sejauh mana tuntutan mereka ditindaklanjuti oleh berbagai pihak seperti Presiden Prabowo Subianto, DPR, partai politik, kepolisian, TNI, hingga kementerian sektor ekonomi.
Berdasarkan pemantauan dari situs bijakmemantau.id pada 7 September 2025, dari 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi hingga tenggat waktu 5 September, baru sebagian kecil yang telah terlaksana.
Beberapa poin yang sedang diproses termasuk pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lain akibat kekerasan aparat dalam demo akhir Agustus.
Namun, sebagian besar poin lain masih belum dijalankan. Misalnya, presiden belum menarik TNI dari pengamanan sipil maupun menghentikan kriminalisasi terhadap demonstran.
Polisi juga belum memenuhi desakan untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan aparat, serta memproses hukum pelaku pelanggaran HAM di internal kepolisian.
Kejanggalan dalam Hak Keuangan DPR
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik revisi hak keuangan anggota DPR yang dianggap tidak transparan.
Direktur Eksekutif Formappi, Lucius Karus, menyebut masih ada beberapa komponen hak keuangan yang memiliki makna serupa, namun diberikan dalam dua jenis tunjangan yang berbeda.
Contohnya, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan. Dalam daftar terbaru, legislator menerima tunjangan jabatan sebesar Rp 9,7 juta dan tunjangan kehormatan sebesar Rp 7,1 juta.
Lucius menilai bahwa tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta honorarium peningkatan fungsi dewan yang mencakup legislatif, pengawasan, dan anggaran, memiliki makna yang sama.
Menurutnya, komponen-komponen ini sebenarnya tidak perlu diberikan secara terpisah. “Bisa terlihat kalau jenis tunjangan ini menjadi semacam strategi untuk bisa menambah pundi-pundi saja,” ujar Lucius saat dihubungi pada Ahad, 7 September 2025.
