Peringatan Anggota DPR tentang Dampak Penambangan Ilegal di Sumatera Barat
JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Sumatera Barat, Andre Rosiade, mengungkapkan kekhawatiran terkait praktik penambangan ilegal yang semakin marak di berbagai wilayah. Menurutnya, aktivitas tersebut tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga berpotensi memicu bencana alam baru.
Andre menekankan pentingnya penerapan hukum yang tegas dan berkelanjutan terhadap pelaku tambang ilegal. Pernyataannya ini disampaikan setelah ia melakukan koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin (12/1/2026).
“Kita tahu bulan lalu bagaimana bencana alam melanda Sumatera. Dan kita tentu tidak ingin kerusakan lingkungan ini membuat bencana alam baru datang lagi,” ujarnya saat berbicara pagi hari.
Ia juga menyoroti kasus penganiayaan terhadap nenek Saudah di Kabupaten Pasaman. Menurut Andre, peristiwa ini hanyalah permukaan dari masalah besar yang tersembunyi di balik praktik tambang ilegal di Sumatera Barat.
Menurutnya, aktivitas tambang ilegal telah berlangsung bertahun-tahun dan tersebar di berbagai daerah. “Beberapa tahun belakangan, pertambangan emas secara ilegal di Sumatera Barat marak. Ada di Kabupaten Pasaman, di tempat Nenek Saudah itu. Lalu di Kabupaten Pasaman Barat, lalu ada Kabupaten Solok Selatan, dan juga Kabupaten Sijunjung, dan beberapa tempat lain,” jelas dia.
Andre menyebut bahwa masyarakat luas sudah mengetahui keberadaan tambang ilegal, khususnya yang beroperasi di aliran sungai. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum di daerah tidak menutup mata terhadap praktik tersebut.
“Jadi, kita juga minta Kapolres Pasaman dan jajaran, jangan pakai kacamata kuda. Ini kan sudah menjadi rahasia umum, kasus penambang ilegal dan liar seperti ini,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penanganan kasus nenek Saudah tidak boleh berhenti pada perkara pidana penganiayaan semata. Menurut Andre, terdapat persoalan yang lebih besar, yakni kejahatan lingkungan akibat tambang ilegal dan tambang liar.
“Untuk itu kita tidak ingin orang-orang yang selama ini berlindung dan kebal, para penambang liar ini selamat. Untuk itu saya datang agar ada penegakan hukum yang konkret dan terukur dan jelas. Para pelaku penambang liar dan ilegal di Sumatera Barat segera ditangkap,” harap politikus Partai Gerindra ini.
Dampak Lingkungan dan Potensi Bencana
Penambangan ilegal tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga meningkatkan risiko bencana alam seperti longsor dan banjir. Aktivitas ini sering kali dilakukan di daerah yang rentan, termasuk dekat aliran sungai dan lereng gunung. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan alami dan mempercepat erosi tanah.
Selain itu, penambangan ilegal juga sering kali dilakukan tanpa izin resmi, sehingga tidak ada pengawasan terhadap dampak lingkungan. Proses penambangan ini sering kali menggunakan bahan kimia berbahaya yang bisa mencemari air tanah dan sumber air bersih.
Upaya Penegakan Hukum
Andre mengajak aparat penegak hukum untuk lebih aktif dalam menghadapi masalah ini. Ia menilai bahwa banyak pelaku penambangan ilegal yang selama ini tidak tersentuh hukum karena kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat.
Ia juga menyarankan adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Praktik penambangan ilegal di Sumatera Barat merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Dengan penegakan hukum yang tegas dan komitmen untuk menjaga lingkungan, diharapkan dapat mengurangi risiko bencana alam dan melindungi kekayaan alam daerah tersebut.
