Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mendapat Anggaran Besar dalam APBN 2026
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan anggaran sebesar Rp 335 triliun dalam APBN tahun 2026. Anggaran ini menjadikan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang menerima dana terbesar di antara institusi pemerintah lainnya.
Dengan alokasi tersebut, BGN akan fokus pada intervensi gizi serta digitalisasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa rencana anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun untuk tahun 2026 akan digunakan untuk berbagai program intervensi gizi dan pengembangan sistem digital.
Ia menjelaskan bahwa sekitar Rp 1,2 triliun per hari atau sekitar Rp 25 triliun per bulan dialokasikan untuk intervensi gizi.
“Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai 82,9 juta orang, kami sedang melakukan percepatan di mana ada 19 ribu mitra SPPG yang sedang kami evaluasi kelayakannya,” ujar Dadan saat berbicara di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Target Penerima Manfaat dan Penggunaan Anggaran
Anggaran MBG akan difokuskan pada berbagai kelompok masyarakat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD, dan seluruh siswa dari PAUD hingga SMA. Sebanyak 75 persen dari total anggaran Rp 335 triliun akan dialokasikan untuk intervensi gizi.
Selain itu, sebagian besar anggaran juga akan digunakan untuk dukungan manajemen dan digitalisasi operasional SPPG agar lebih mudah dipantau dan terkontrol. Dadan mengungkapkan bahwa digitalisasi masih tertinggal karena beberapa kendala.
“Seharusnya ketika satu SPPG berdiri, data kehadiran anak-anak sudah masuk dalam sistem digital. Namun, sampai saat ini sistem tersebut belum sepenuhnya terintegrasi. Kami ingin mempercepat proses ini di tahun depan,” kata dia.
Jumlah SPPG dan Investasi yang Terlibat
Hingga pertengahan Agustus 2025, terdapat 5.905 SPPG yang telah beroperasi dan melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat. Pendirian SPPG dilakukan melalui kolaborasi dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat. Proses ini tidak menambah beban APBN 2025.
Investasi dari masyarakat untuk membangun infrastruktur dapur diperkirakan mencapai Rp 12 triliun. Di samping itu, terdapat sekitar 19.000 dapur lain yang telah dibangun tetapi belum beroperasi.
Nilai investasi dari proyek ini diperkirakan mencapai Rp 38 triliun. Secara keseluruhan, perputaran ekonomi dari program ini berpotensi mencapai Rp 50 triliun.
Kebijakan Presiden dan Tujuan Program
Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 15 Agustus lalu, ia menyampaikan peningkatan anggaran untuk MBG yang mencapai Rp 335 triliun.
Menurut Prabowo, alokasi anggaran ini ditujukan untuk 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi.
“Kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui MBG. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi yang terpenuhi,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Prabowo juga mengklaim bahwa penyaluran MBG dapat segera menghilangkan stunting dan memberikan efek positif berantai ke masyarakat.
“Menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan di lahan petani, nelayan, peternak dan pelaku-pelaku UMKM,” tambahnya.
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Sebagian besar anggaran untuk MBG berasal dari anggaran pendidikan yang berjumlah sekitar Rp 757 triliun dalam APBN 2026. Alokasinya sekitar 40 persen. Selain itu, MBG juga akan memperoleh dana dari anggaran kesehatan sekitar Rp 24 triliun.
