Penyerapan Anggaran BGN Masih Rendah, Tapi Ada Upaya Percepatan
JAKARTA – Realisasi penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) hingga 26 September 2025 mencapai Rp 19,3 triliun.
Meski angka ini melebihi target bulan ini sebesar Rp 19 triliun, angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan total anggaran BGN yang mencapai Rp 71 triliun. Hanya sekitar 27 persen dari anggaran keseluruhan yang telah terserap.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menggunakan dana untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini dilakukan mengingat maraknya dugaan kasus keracunan akibat MBG belakangan ini. Menurutnya, percepatan penggunaan anggaran bisa berdampak pada kualitas program dan keselamatan masyarakat.
“Jika kami terburu-buru, nanti kualitasnya bisa menimbulkan masalah seperti ini,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Proses penyerapan anggaran membutuhkan waktu karena BGN ingin memastikan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibangun sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Verifikasi terhadap calon dapur MBG dilakukan secara cermat untuk memastikan kualitas dan keamanan.
“Kami perlu memilih dapur yang benar-benar layak. Kadang, ada dapur yang sudah rusak tapi tetap didaftarkan,” tambah Nanik.
Pembangunan dapur MBG juga harus dilakukan dengan hati-hati karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Kesalahan kecil bisa berdampak besar, seperti munculnya kasus keracunan yang belakangan ini marak terjadi.
“Higiene dan sertifikat kebersihan adalah hal penting yang tidak bisa dipaksakan,” ujar dia.
Meski begitu, Nanik menegaskan bahwa BGN tidak ingin terlalu lambat dalam melakukan pembangunan. Salah satu upaya percepatan yang akan dilakukan adalah melibatkan pemerintah daerah dalam verifikasi lokasi dapur.
Rekomendasi dari pemerintah daerah akan menjadi pertimbangan utama bagi BGN dalam memprioritaskan pembangunan.
“Daripada hanya sekadar memiliki titik lokasi, kita perlu memastikan bahwa dapur itu benar-benar siap,” jelasnya.
Tambahan Anggaran untuk BGN Dinantikan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa BGN berpeluang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 28 triliun. Namun, keputusan ini sangat bergantung pada realisasi penyerapan anggaran di lapangan.
“Jika penyerapan berjalan baik, kami akan berikan tambahan. Jika tidak, maka akan dipotong. Saya akan kembali ke sini akhir Oktober untuk mengecek,” ujarnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana optimistis seluruh anggaran Rp 71 triliun dapat terserap hingga akhir tahun. Bahkan, BGN berencana meminta tambahan dana sebesar Rp 28 triliun sesuai dana standby yang disiapkan oleh Presiden.
“Insya Allah, anggaran Rp 71 triliun bisa terserap. Kami juga berencana meminta tambahan ke Pak Menkeu sesuai dana standby yang telah disiapkan,” katanya.
Jika permohonan tambahan disetujui, total anggaran untuk program MBG tahun ini akan mencapai Rp 99 triliun. Angka ini lebih kecil dibanding rencana awal sebesar Rp 171 triliun.
Pengawasan Terhadap SPPG
Hingga 25 September 2025, BGN mencatat ada 70 kasus keracunan akibat MBG, dengan 5.914 orang terdampak. Dari 9.400 SPPG yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, sebanyak 45 SPPG diketahui tidak menjalankan SOP dalam menyediakan MBG. Sebanyak 40 SPPG di antaranya ditutup sementara hingga penyelidikan selesai dilakukan.
BGN terus meningkatkan pengawasan terhadap SPPG agar kualitas dan keamanan program tetap terjaga. Proses seleksi dan verifikasi terhadap calon dapur MBG dilakukan dengan ketat untuk meminimalkan risiko keracunan dan gangguan kesehatan lainnya.
