Tuntutan Anggota DPR untuk Keluar dari Dewan Perdamaian
JAKARTA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanuddin, menyerukan agar pemerintah Indonesia segera mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Menurutnya, organisasi ini tidak lagi memberikan manfaat yang signifikan bagi kepentingan nasional dan justru berpotensi merugikan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional.
Hasanuddin menyatakan bahwa keputusan untuk tetap menjadi anggota BoP yang didirikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut oleh Indonesia. Ia menilai tindakan tersebut dapat merusak integritas politik luar negeri negara ini.
“Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dalam pernyataannya pada Selasa, 3 Maret 2026.
Menurut Hasanuddin, terdapat lima alasan utama mengapa Indonesia harus segera keluar dari BoP jika ingin menjaga prinsip politik bebas aktif. Alasan pertama adalah partisipasi Indonesia dianggap mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif karena semakin dekatnya hubungan dengan kubu Amerika Serikat dan Israel yang menjajah Palestina.
Serangan gabungan Amerika dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari kemarin makin memperkuat persepsi bahwa agresi militer terhadap bangsa lain dibiarkan. “Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain,” kata purnawirawan TNI itu.
Sikap pemerintah yang tidak tegas mengutuk agresi militer tersebut juga dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia lebih mendukung Amerika-Israel dibanding Iran. Hal ini memunculkan persepsi bahwa Indonesia memiliki komitmen lemah terhadap penghormatan kedaulatan negara lain. Untuk menghindari persepsi ini, Hasanuddin menyarankan pemerintah menggunakan alasan ini sebagai dasar untuk keluar dari BoP.
Alasan ketiga adalah posisi yang tidak netral dan tidak konsisten dianggap bisa memperburuk anggapan rakyat Palestina terhadap Indonesia. Ini akan menjadi masalah serius bagi prajurit TNI yang akan dikirim ke Gaza, Palestina, sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.
Hasanuddin memprediksi mobilisasi TNI cenderung mendapat penolakan dari masyarakat Palestina. “Sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Masih berkaitan dengan itu, Hasanuddin melihat adanya potensi pemborosan anggaran jika APBN digunakan untuk mendanai operasional TNI yang dikirim ke Gaza. Dengan mempertimbangkan minimnya urgensi pengiriman TNI, ia memandang bahwa kondisi fiskal negara bisa tertekan bila rencana itu diteruskan. Pemerintah, kata dia, harus lebih selektif dalam menggunakan anggaran terutama setelah invasi AS-Israel ke Iran berdampak pada ketidakpastian ekonomi global.
Selain itu, Hasanuddin juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang keanggotaan BoP karena Indonesia sangat berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang membahayakan sekaligus tak menguntungkan. Ia menekankan bahwa keluar dari BoP tidak menjadikan Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia. Namun itu justru mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri independen, bebas aktif, dan berpihak pada kedaulatan setiap bangsa.
“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar,” kata Hasanuddin.
