Kinerja Menteri Pertanian di Bawah Pimpinan Presiden Prabowo Subianto
JAKARTA – Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmadja, memberikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelang akhir tahun 2025. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah dalam era Presiden Prabowo Subianto telah membawa dampak nyata bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Komisi IV DPR R menilai bahwa arah swasembada pangan kini semakin nyata berkat reformasi besar yang dilakukan pemerintah. Indikator-indikator seperti produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional menuju Kedaulatan Pangan menunjukkan peningkatan signifikan.
Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini dinilai sebagai hasil gotong royong petani yang diperkuat oleh kebijakan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman.
Nilai Tukar Petani (NTP) pangan juga mencapai angka 124,36, melebihi target pemerintah. Angka ini menjadi indikator penting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani. Swasembada beras sendiri sudah tercapai dan akan diumumkan pada 31 Desember 2025.
Pemerintah menetapkan beberapa strategi kunci untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia, yaitu:
- Pompansasi: Menyediakan air irigasi untuk 1 juta hektare lahan sawah baru.
- Optimalisasi Lahan Rawa: Meningkatkan produktivitas pertanian di daerah yang kurang dimanfaatkan.
- Cetak Sawah Baru: Memperluas lahan pertanian yang langsung siap ditanami.
- Modernisasi Pertanian: Menggunakan teknologi dan mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Stok beras nasional saat ini mencapai lebih dari 4 juta ton, prestasi tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Pemerintah optimistis swasembada beras dapat tercapai lebih cepat dari target yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan semangat “lebih cepat pasti akan lebih baik”.
Selain itu, pemerintahan Presiden Prabowo menghentikan impor beras sejak 2025 karena produksi dalam negeri meningkat signifikan. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diproyeksikan mencapai lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun, capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa urusan pangan pokok strategis Indonesia sudah aman dan akan terus dilanjutkan. Namun, tantangan selanjutnya adalah bagaimana menjaga dan meningkatkan kisah sukses ini.
Faktor-faktor seperti El Nino bisa memengaruhi produksi beras. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah agar kebijakan menggenjot produksi beras tetap menjadi prioritas. Selain itu, peran penyuluhan pertanian sebagai “guru” petani sangat penting.
Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penyuluhan pertanian, antara lain:
- Peningkatan Kapasitas Penyuluh: Melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan.
- Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan aplikasi digital untuk akses informasi.
- Kerja Sama dengan Stakeholder: Bekerja sama dengan petani, akademisi, dan swasta.
- Pengembangan Kurikulum: Mengembangkan kurikulum penyuluhan yang relevan.
- Peningkatan Akses ke Informasi: Memberikan informasi cuaca, harga pasar, dan teknologi pertanian.
Penyuluhan pertanian dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, sehingga mampu meningkatkan produksi beras dan mencapai swasembada serta meningkatkan kesejahteraan para petaninya.
