JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan perkembangan penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh dan Sumatra Barat.
Perkembangan penanganan bencana ini disampaikan dalam konferensi pers dari Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Jumat (28/11/2025). Dalam keterangannya, sebanyak 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat bencana ini.
Adapun dampak dari bencana yang terjadi di Sumatra Utara, hingga saat ini terdapat 116 korban meninggal dunia dan 42 orang hilang. Korban tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Tapanuli Utara sebanyak 11 orang.
Kemudian, di Tapanuli Tengah 51 orang, Tapanuli Selatan 32 orang, Kota Sibolga 17 orang, Humbang Hasundutan 6 orang, Kota Padang Sidempuan 1 orang, serta Pakpak Barat 2 orang. Mandailing Natal tidak melaporkan korban jiwa.
Sejumlah titik pengungsian masih dalam proses pendataan di sebagian besar wilayah, kecuali Humbang Hasundutan yang tercatat memiliki 1 titik. Di Mandailing Natal terdapat 8 titik pengungsian dengan jumlah terdampak terbesar berada di Kecamatan Siabu, Muara Batang Gadis, dan Batahan.
Gangguan infrastruktur turut berdampak pada akses transportasi. Di Tapanuli Selatan, jalur nasional Sidempuan–Sibolga terputus di satu titik, sementara jalur Sipirok–Medan terputus di dua titik.
Di Mandailing Natal, beberapa ruas jalan seperti Singkuang–Tabuyung dan Bulu Soma–Sopotinjak terputus akibat banjir dan longsor. Upaya pembukaan akses dilakukan melalui pengerahan alat berat.
Penyaluran logistik telah dilakukan terutama di Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal, termasuk bantuan beras, makanan siap saji, tenda, terpal, serta family kit. Pemerintah pusat juga mengerahkan personel BNPB, TNI/Polri, serta dukungan lintas kementerian/lembaga.
Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, genset, LCR, kompresor, tenda, dan kebutuhan konsumsi telah disalurkan. Dukungan alutsista meliputi pesawat Caravan, helikopter Airbus EC 155 untuk distribusi logistik-peralatan dan alat berat untuk mempercepat pembukaan akses desa terdampak.
Bencana ini turut mengganggu sistem jaringan telekomunikasi sehingga memicu keterlambatan pendataan, distribusi hingga perkembangan informasi di lapangan.
