Bank Sumut Siap Mendukung Percepatan Kredit Program Perumahan di Sumatera Utara
MEDAN – Bank Sumut menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung percepatan penerapan Kredit Program Perumahan (KPP) di wilayah Sumatera Utara.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan fasilitas kredit.
Dengan jaringan layanan yang tersebar di 233 unit kerja di seluruh provinsi, Bank Sumut akan mulai mengimplementasikan program KPP pada 15 Oktober 2025. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Sistem Informasi Kredit Perumahan (SIKP) di Surabaya.
Direktur Bisnis & Syariah Bank Sumut, Syafrizalsyah, menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk memastikan proses pengajuan kredit berjalan cepat dan efisien.
“Kami menargetkan seluruh proses antara calon debitur dan pihak bank selesai maksimal tiga hari kerja. Ini bentuk komitmen kami untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Syafrizalsyah, Sabtu 11 Oktober 2025.
Mendorong Akses Pembiayaan Sektor Perumahan
Bank Sumut juga aktif melakukan sosialisasi KPP kepada berbagai pihak, termasuk pengembang perumahan dan pelaku UMKM di sektor konstruksi. Program ini dianggap strategis karena membuka peluang lebih luas bagi pengembang lokal yang selama ini terkendala akses ke pembiayaan formal.
Kesiapan Bank Sumut mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dalam kegiatan Sosialisasi KPP di Medan pada Jumat 10 Oktober 2025.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota.
“Kalau Bank Sumut bisa hadir dengan bunga rendah dan proses cepat, rakyat pasti lebih memilih bank ketimbang rentenir,” tegas Maruarar.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara perbankan, pemerintah daerah, dan pengembang untuk memastikan program ini benar-benar menyentuh masyarakat bawah.
Dua Skema Kredit Program Perumahan
KPP sendiri terdiri dari dua skema utama:
- Skema 1 – KPP Sisi Supply: ditujukan bagi pengembang, kontraktor, atau toko bahan bangunan dengan plafon pinjaman hingga Rp5 miliar.
- Skema 2 – KPP Sisi Demand: menyasar pelaku UMKM sektor perumahan, dengan plafon maksimal Rp500 juta dan bunga subsidi hanya 5 persen.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, menjelaskan bahwa berbeda dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) umum, KPP tetap bisa diakses meski calon debitur memiliki kredit komersial, selama status kolektibilitasnya tergolong lancar.
Mendukung Program FLPP dan Perumahan Subsidi
Selain fokus pada KPP, Bank Sumut juga berkomitmen memperkuat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang merupakan program KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan tambahan kuota 5.000 unit rumah, total target pembangunan rumah bersubsidi di Sumut melalui Bank Sumut mencapai 20.000 unit.
Keunggulan KPR FLPP Bank Sumut yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain: bebas biaya administrasi, tanpa biaya provisi, dan gratis biaya akad, khusus bagi perumahan di bawah naungan pengembang anggota REI.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Bank Sumut melihat momentum ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat portofolio kredit produktif dan menumbuhkan ekonomi daerah melalui sektor perumahan yang inklusif.
Dengan layanan yang semakin cepat dan program bunga rendah, Bank Sumut optimistis dapat menjadi pelopor realisasi Kredit Program Perumahan di Sumatera Utara, membuka jalan bagi masyarakat untuk memiliki rumah sekaligus memperkuat sektor usaha lokal.
