Isu Pergantian Kapolri: Tantangan dan Reaksi dari Berbagai Pihak
JAKARTA – Isu pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo kembali mencuat setelah terjadi gelombang demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang menimbulkan korban jiwa.
Salah satu insiden yang menyedot perhatian adalah kematian Affan Kurniawan, seorang sopir ojek online (ojol) yang tewas setelah ditabrak lalu dilindas kendaraan taktis milik Brimob. Peristiwa ini memicu berbagai spekulasi mengenai masa depan Kapolri.
Baru-baru ini, isu pergantian Kapolri semakin hangat setelah muncul narasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat kepada DPR. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai hal tersebut.
Anggota DPR RI, termasuk Komisi III, mengatakan bahwa mereka belum menerima informasi resmi tentang adanya surat presiden (surpres) terkait pergantian jabatan Kapolri.
Respons dari Legislatif
Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR RI, mengungkapkan bahwa informasi yang diterima saat ini adalah bahwa Listyo Sigit akan tetap dipertahankan sebagai Kapolri hingga akhir tahun 2025.
Ia menjelaskan bahwa kabar ini didapatkan dari sumber internal. Meski begitu, Nasir menyebut bahwa isu pergantian pimpinan tertinggi Polri merupakan hal yang biasa dalam sistem pemerintahan.
“Kami harap di akhir tahun ini sudah ada Kapolri yang baru, karena regenerasi memang menjadi kebutuhan untuk polisi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu pengumuman resmi mengenai kemungkinan adanya surat presiden dan nama-nama yang akan menjadi pengganti.
Wakil Ketua DPR RI, Ufmi Dasco Ahmad, juga menyampaikan pendapat serupa. Menurutnya, hingga Jumat malam (12/9/2025), pimpinan DPR belum menerima surat presiden terkait pergantian Kapolri. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai isu tersebut belum sepenuhnya diverifikasi oleh lembaga legislatif.
Pandangan dari Pengamat
Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), Sandri Rumanama, menilai bahwa munculnya isu pergantian Kapolri bisa disebabkan oleh tekanan politik. Ia menyatakan bahwa publik dapat melihat Presiden Prabowo sebagai orang yang gamang atau bahkan tertekan oleh kepentingan tertentu.
Menurut Sandri, posisi Kapolri sebagai simbol stabilitas nasional membuat isu ini sangat sensitif. Jika tidak segera diklarifikasi, isu ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, rumor ini juga berpotensi mengganggu soliditas internal Polri dan menghambat agenda reformasi.
“Presiden perlu segera memberikan penjelasan resmi mengenai status isu ini. Penjelasan sederhana apakah ada proses pergantian atau hanya sekadar spekulasi, sudah cukup untuk meredam spekulasi,” ujar Sandri.
Bantahan dari Mensesneg
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membantah kabar bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan surat presiden ke DPR mengenai pergantian Kapolri. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar,” kata Prasetyo kepada awak media, Sabtu (13/9/2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pihak eksekutif belum menyampaikan informasi resmi mengenai isu tersebut.
Kesimpulan
Isu pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo masih menjadi topik yang hangat dibicarakan. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak eksekutif maupun legislatif, spekulasi terus berkembang.
Dengan posisi Kapolri yang strategis, setiap perubahan di jajaran kepemimpinan tentu akan memiliki dampak luas. Oleh karena itu, klarifikasi dari pihak terkait sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga stabilitas institusi kepolisian.
