Penegakan Kualitas dan Keamanan dalam Program Makan Bergizi Gratis
BANDUNG – Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap kejadian keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu lalu. Akibatnya, sejumlah dapur SPPG harus dihentikan sementara operasionalnya.
Dedi menekankan bahwa kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyebut peristiwa di Cipongkor sebagai pelajaran penting agar semua pihak lebih disiplin dalam memastikan makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar layak konsumsi.
“Ke depan kita harus fokus pada peningkatan kualitas MBG. Minggu depan akan dibuat MoU dan pembentukan Satgas, lengkap dengan aturan yang mengikat seluruh pihak agar pelaksanaan program ini lebih tertib,” ujar Dedi saat memberikan pernyataan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa, 30 September 2025.
Fungsi dan Peran Satgas
Satuan Tugas (Satgas) yang akan dibentuk ini memiliki beberapa fungsi penting. Salah satunya adalah sebagai saluran pengaduan bagi para penerima manfaat MBG.
Siswa yang menerima makanan tidak sesuai standar, baik dari segi kualitas maupun nilai anggaran, dapat langsung melaporkan melalui kanal pengaduan yang disiapkan.
“Kalau ada penerima manfaat yang merasa makanan yang diterima tidak sesuai dengan nilai Rp10.000, mereka bisa melaporkan lewat media sosial atau grup WhatsApp pengaduan,” jelas Dedi.
Setelah menerima laporan, Satgas akan melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan dan audit. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka sanksi akan diberikan sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.
“Setiap laporan akan diverifikasi dan diaudit. Kalau terbukti ada pengurangan kualitas atau kuantitas, maka sanksinya bisa berupa teguran administratif, pemberhentian sementara, atau bahkan pidana, karena itu menyangkut uang negara,” ucap Dedi.
Penggantian Dapur dan Strategi Pengawasan
Selain itu, Dedi menyampaikan bahwa dapur SPPG yang diberhentikan sementara akan segera diganti agar distribusi MBG tidak terhambat. Pemerintah provinsi juga sedang mengkaji opsi agar dapur pengolahan makanan bisa ditempatkan langsung di lingkungan sekolah.
“Kami mendorong agar dapur MBG berada di sekolah-sekolah supaya pengawasan lebih mudah. Dapur yang kemarin terlibat kasus keracunan kami hentikan dulu sampai ada pengganti yang lebih bermutu,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah ini, Dedi berharap program MBG dapat berjalan lebih efektif dan aman. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan makanan yang berkualitas dan layak konsumsi, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
