Pentingnya Budaya Sunda dalam Pembangunan Jawa Barat
Dalam memperingati Hari Ulang Tahun Ke-80 Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya akar budaya Sunda sebagai dasar pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Jabar yang berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, pada Selasa 19 Agustus 2025.
Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang tetap berpegang pada tradisi dan sejarahnya. Ia mengambil contoh dari Inggris dan Amerika Serikat yang melestarikan bangunan bersejarah sebagai bagian dari identitas mereka. Indonesia juga memiliki warisan besar baik dalam bentuk catatan sejarah maupun peninggalan kolonial.
Pembangunan tidak hanya sekadar urusan teknokratis atau tertulis dalam dokumen anggaran. Hakikat pembangunan adalah harmoni antara manusia, alam, tanah, air, dan udara. Jawa Barat telah diberkati oleh tanah yang subur dan indah.
Dedi mengingatkan bahwa prinsip-prinsip keteraturan tata ruang, pengelolaan alam, serta relasi antarmanusia sejati sudah tercatat dalam naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Namun, ia menilai nilai-nilai tersebut justru diabaikan selama 80 tahun perjalanan Jawa Barat.
Ia menyampaikan bahwa sering kali masyarakat merasa bisa melangkah ke depan hanya dengan narasi politik atau pendekatan akademis, padahal meninggalkan akar sejarah membuat pembangunan rapuh. Akibatnya, kemiskinan masih tinggi, jalan rusak di banyak tempat, bahkan ada anak telantar di Sukabumi yang meninggal karena tidak terurus.
Kondisi tersebut mencerminkan birokrasi yang kehilangan empati. Semua sibuk bicara anggaran, tapi lupa bahwa di balik angka, ada rasa dan cinta. Itulah yang seharusnya menghidupkan pembangunan.
Dedi juga menyinggung kisah kejayaan Kerajaan Tarumanagara yang mampu mengelola air hingga menguasai jalur maritim. Kisah itu bukan sekadar mitos, melainkan bukti nyata kejayaan tata kelola ruang dan sumber daya yang kini hilang karena pembangunan yang tidak terarah.
Komitmen DPRD Jawa Barat untuk Pembangunan Strategis
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan sektor-sektor strategis agar provinsi ini terus menjadi salah satu daerah termaju di Indonesia. Program yang terarah dan menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, dianggap mendesak untuk segera diwujudkan.
Menurut DPRD, penyediaan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) kini menjadi kebutuhan penting. Langkah ini sekaligus menjadi prioritas dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-80 Jawa Barat.
DPRD memastikan akan mengawal penuh implementasi program prioritas agar berjalan sesuai rencana, sekaligus menepati janji politik kepala daerah. “Kami sepakat fokus pada infrastruktur, terutama pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena di Bandung, Selasa (19/8/2025).
Buky juga menyoroti potensi besar peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan jenis pajak lainnya. Optimalisasi pengelolaan pajak akan memberi dampak positif yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, terutama jika sektor hulu hingga hilir diperbaiki dengan baik.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah bentuk nyata komitmen menyejahterakan masyarakat.
Lebih jauh, Buky menekankan bahwa arah pembangunan Jawa Barat tidak boleh lepas dari landasan budaya. Pembangunan berkelanjutan, menurutnya, bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi atau infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu menjaga nilai-nilai tradisi dan identitas lokal.
DPRD pun berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang menyeimbangkan antara kesejahteraan rakyat dengan pelestarian budaya. “Jawa Barat harus terus maju, namun tanpa kehilangan akar budaya yang menjadi jiwanya. Budaya dan politik dapat berjalan seiring, memberi arah yang lebih bermakna bagi masa depan daerah,” kata Buky.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa budaya adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan masyarakat Jawa Barat.
Mendorong Ekonomi Kerakyatan
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan berharap pengembangan ekonomi kerakyatan lewat memberdayakan UMKM dan sektor informal lainnya dapat lebih berkembang di Jabar.
Menurut Iwan Suryawan, kebijakan pemerintah menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi terkini. Pemerintah harus membuka akses seluas-luasnya kepada para pelaku usaha lokal atau UMKM.
Dukungan dari pemerintah tak melulu pelatihan, tetapi harus diiringi dengan pendampingan yang berkelanjutan sampai produk layak jual hingga akses yang mudah terhadap permodalan agar usaha UMKM benar-benar berkembang.
“Pendampingan bukan hanya pelatihan sekali, tapi berkelanjutan sampai produk layak jual, termasuk contohnya urusan PIRT sampai urusan sertifikat halal hingga pemasaran,” ucap dia.
Iwan pun mendukung salah satu misi Gubernur-Wakil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan yakni, investasi berbasis pada kearifan lingkungan yang tidak bersifat eksploitatif. Ia pun berharap, misi tersebut bisa terealisasi dengan cepat.
“Potensi lokal serta pengembangan ekonomi hijau dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan harus didukung,” ucapnya.
Iwan Suryawan pun menekankan pada investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak bersifat eksploitatif tersebut tidak hanya mencakup kawasan perkotaan tapi harus menjangkau pedesaan. Oleh karena itu, perlu analisis yang matang mana yang harus lebih diprioritaskan didukung pemerintah.
“Contoh baik di Garut, di kaki Gunung Papandayan. Sebuah koperasi desa berhasil mengelola potensi wisata air panas dan bekerja sama dengan pabrik besar, membuka lapangan kerja untuk anak muda. Mereka sekarang sudah berani bertaruh di sektor pertanian dan pengembangan usaha desa, dan ini harus terus didukung supaya makin berkembang,” katanya.
