Kinerja APBN di Kalimantan Selatan Tahun 2025
BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) bersama Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCo) di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel, Kota Banjarmasin.
Acara ini bertujuan untuk mempublikasikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara transparan.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, menjelaskan bahwa penerimaan pajak hingga Agustus 2025 mencapai Rp6,55 triliun atau sebesar 32,15% dari target. Meski demikian, angka ini mengalami kontraksi sebesar 38,37% dibanding tahun sebelumnya.
Secara rinci, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar Rp4,66 triliun dengan penurunan sebesar 17,88%. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp179,16 miliar yang turun 55,16%, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp1,15 triliun dengan kontraksi sebesar 73,71% akibat restitusi tinggi awal tahun.
Sementara itu, pajak lainnya sebesar Rp563,25 miliar justru tumbuh signifikan sebesar 11.860,89% dibanding tahun lalu.
Syamsinar juga menanggapi kekhawatiran masyarakat, terutama pelaku UMKM, terkait program pemerintah menertibkan shadow economy. Ia menegaskan bahwa UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku.
“Yang dimaksud shadow economy adalah usaha dengan omzet di atas Rp500 juta setahun tapi belum terdaftar pajak, perdagangan bernilai tinggi yang belum dilaporkan, serta sektor besar yang belum masuk sistem administrasi pajak. Jadi bukan UMKM kecil,” tegasnya.
Mulai awal 2026, pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 akan dilakukan melalui sistem Coretax, di mana wajib pajak perlu mengaktivasi akun dan membuat Kode Otorisasi sebelum pelaporan.
Kinerja Ekonomi Kalimantan Selatan
Perekonomian Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 5,39% (yoy) pada Triwulan II 2025, lebih tinggi dari nasional yang hanya 5,12%. Kalsel juga menjadi kontributor terbesar di regional Kalimantan dengan sumbangan 15,96% terhadap total ekonomi.
Sektor industri pengolahan tumbuh paling tinggi sebesar 17,75%, sementara sektor pertambangan tetap mendominasi dengan pangsa 27,05%. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,51% dan menyumbang 44,03% PDRB.
Stabilitas harga pun terjaga. Inflasi berada di level -0,16% (mtm) atau 2,68% (yoy), lebih rendah dari nasional, dengan deflasi dipengaruhi turunnya harga bawang merah, daging ayam ras, dan ikan gabus.
Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN
Hingga 31 Agustus 2025, realisasi pendapatan APBN di Kalsel mencapai Rp8,31 triliun (37,68% dari target Rp22,05 triliun). Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan berkontribusi 78,8%, Bea Cukai 7,5%, dan PNBP 13,7%.
Dari sisi belanja, APBN Kalsel sudah terealisasi Rp25,51 triliun atau 61,46% dari pagu Rp41,5 triliun. Belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp4,94 triliun (48%) dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp20,56 triliun (65,91%).
TKD masih mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 80,62%. Kota Banjarbaru mencatat penyaluran tertinggi (69,54%), sedangkan Kabupaten Kotabaru terendah (62,89%).
Publikasi ALCo ini rutin dilakukan setiap bulan untuk memberikan informasi transparan mengenai kinerja fiskal, ekonomi, dan pembangunan di Kalimantan Selatan.
