Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Pakistan Berkembang Pesat
JAKARTA – Pembahasan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Pakistan sedang berlangsung, dengan fokus utama pada penjualan jet tempur dan drone bersenjata. Pihak-pihak terkait mengatakan negosiasi sudah mencapai tahap lanjut, meski belum ada keputusan final yang diumumkan.
Pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Kepala Angkatan Udara Pakistan, Marsekal Udara Zaheer Ahmed Baber Sidhu, menjadi titik awal dari pembicaraan ini.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas potensi pembelian jet tempur multi-peran JF-17 yang dikembangkan bersama oleh Pakistan dan Tiongkok, serta drone untuk misi pengintaian dan serangan sasaran.
Menurut beberapa sumber keamanan, diskusi telah memasuki tahap yang lebih mendalam. Beberapa pihak menyebutkan bahwa rencana pembelian mencakup lebih dari 40 unit jet tempur JF-17. Selain itu, Indonesia juga menunjukkan minat terhadap drone Shahpar yang diproduksi oleh Pakistan.
Meskipun pembicaraan sedang berlangsung, para sumber tidak memberikan informasi detail tentang jadwal pengiriman atau durasi kerja sama yang sedang dibahas. Namun, hal ini menunjukkan bahwa kedua negara sedang mempertimbangkan langkah strategis dalam memperkuat hubungan pertahanan mereka.
Konfirmasi dari Pihak Terkait
Kementerian Pertahanan Indonesia dan militer Pakistan sama-sama mengonfirmasi adanya pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dan Kepala Angkatan Udara Pakistan. Juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa pembahasan masih bersifat umum dan difokuskan pada hubungan kerja sama pertahanan secara keseluruhan.
Dia menyebutkan bahwa pertemuan tersebut mencakup dialog strategis, penguatan komunikasi antar-lembaga pertahanan, serta peluang kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang dalam jangka panjang. Rico juga menegaskan bahwa pembicaraan tersebut belum mengarah pada keputusan konkret.
Di sisi lain, militer Pakistan merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Indonesia juga bertemu dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir. Pertemuan tersebut fokus pada isu-isu kepentingan bersama, dinamika keamanan regional dan global, serta penjajakan berbagai peluang untuk meningkatkan kerja sama pertahanan bilateral.
Upaya Indonesia Memperbarui Armada Udara
Sumber keamanan lain mengatakan bahwa Pakistan juga menawarkan sistem pertahanan udara, pelatihan bagi perwira TNI Angkatan Udara tingkat junior, menengah, dan senior, serta pelatihan bagi staf teknik dan rekayasa. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama tidak hanya terbatas pada penjualan alutsista, tetapi juga melibatkan aspek pelatihan dan pendidikan.
Mantan Marsekal Udara Pakistan, Asim Suleiman, yang masih mengikuti perkembangan kesepakatan angkatan udara, menyebutkan bahwa rencana kerja sama dengan Indonesia sudah masuk dalam jalur pembahasan. Ia mengatakan bahwa jumlah jet JF-17 yang dibahas mendekati 40 unit.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto sendiri sempat melakukan kunjungan dua hari ke Pakistan bulan lalu untuk membahas penguatan hubungan bilateral, termasuk di bidang pertahanan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra strategis.
Perkembangan Industri Pertahanan Pakistan
Minat terhadap program pengembangan senjata Pakistan meningkat tajam sejak jet-jet tempurnya digunakan dalam konflik singkat dengan India tahun lalu. Jet JF-17 menjadi pusat perhatian dalam kebangkitan industri pertahanan Pakistan, termasuk melalui kesepakatan dengan Azerbaijan dan pakta senjata senilai 4 miliar dollar AS (sekitar Rp 67 triliun) dengan Tentara Nasional Libya.
Selain itu, Pakistan juga membidik kerja sama pertahanan dengan Bangladesh yang berpotensi mencakup jet latih Super Mushshak dan JF-17, seiring membaiknya hubungan dengan Dhaka.
Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Islamabad juga tengah berdiskusi dengan Arab Saudi terkait kesepakatan pertahanan senilai antara 2 miliar hingga 4 miliar dollar AS (sekitar Rp 33 hingga 67 triliun), yang melibatkan konversi pinjaman Saudi menjadi pasokan peralatan militer.
