Pertemuan Investor Surat Utang Pemerintah dengan Menteri Keuangan
JAKARTA – Pada hari Senin (13/10/2025), sejumlah investor yang terlibat dalam surat utang pemerintah menghadiri pertemuan resmi dengan Menteri Keuangan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta. Pertemuan ini berlangsung pada pukul 15.50 WIB hingga selesai pada pukul 17.30 WIB.
Para peserta pertemuan terdiri dari berbagai perusahaan keuangan, baik BUMN maupun swasta. Beberapa tokoh penting hadir dalam pertemuan ini, seperti Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu, Presiden Direktur BCA Gregory Hendra Lembong, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, serta Chief Economist Bank Permata Josua Pardede.
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa ini merupakan pertemuan pertamanya secara resmi dengan para investor surat utang pemerintah. Dalam diskusi tersebut, investor menyampaikan keluhan tentang kondisi iklim investasi yang masih belum optimal, sehingga memengaruhi proses investasi di Indonesia.
Menurut Purbaya, salah satu isu utama yang disampaikan oleh investor adalah ketidakpuasan terhadap lingkungan investasi yang tidak mendukung. Ia menjelaskan bahwa para investor ingin tahu bagaimana dirinya sebagai menteri dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
“Sebenarnya mereka ingin tahu, saya seperti apa orangnya. Apakah bisa melakukan segala sesuatu? Apa dasar kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat? Dan salah satu kekhawatiran mereka adalah iklim investasinya di sini tidak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaikinya?” ujar Purbaya setelah pertemuan.
Masalah Iklim Investasi yang Masih Menghambat
Purbaya menegaskan bahwa masalah iklim investasi telah menjadi tantangan serius yang dihadapi pemerintah selama bertahun-tahun. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti percepatan proses perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Online Single Submission (OSS), masalah tersebut tetap tidak terselesaikan sepenuhnya.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan membentuk Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan. Tim ini akan bekerja sama dengan Menteri Koordinator Perekonomian untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga akan membuka saluran pengaduan bagi para pengusaha yang merasa terganggu oleh kondisi investasi saat ini. Dari aduan tersebut, pemerintah akan mencari solusi yang efektif.
“Kita akan pecahkan. Saya akan menggelar perkara setiap satu hari dalam seminggu akan saya dedikasikan untuk memecahkan masalah di situ. Jadi orang bisa mengadu ke situ, saya akan bereskan. Yang mengadu, yang diadukan, hakimnya kita beresin,” jelas Purbaya.
Langkah Konkret untuk Memperbaiki Iklim Investasi
Pertemuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas iklim investasi di Indonesia. Dengan melibatkan para investor langsung, pemerintah berharap dapat memahami kebutuhan dan harapan dari pelaku usaha.
Langkah-langkah konkret seperti pembentukan tim percepatan dan pengaduan akan menjadi awal dari perubahan positif. Selain itu, peningkatan koordinasi antar lembaga dan instansi terkait akan menjadi kunci keberhasilan dalam memperbaiki sistem investasi di Indonesia.
Dengan pendekatan yang lebih transparan dan responsif, diharapkan iklim investasi akan menjadi lebih baik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.
