Pemerintah Akan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
JAKARTA – Pemerintah saat ini sedang merancang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Meskipun rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian, belum ada informasi resmi mengenai besaran kenaikan dan tanggal penerapan yang pasti.
Dalam Buku II Nota Keuangan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menyusun analisis risiko fiskal yang mencakup berbagai program, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Berdasarkan laporan tersebut, kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan diperkirakan masih dalam keadaan terkendali hingga akhir 2025. Namun, terdapat tren penurunan yang perlu segera diatasi.
Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya rasio klaim pada semester pertama tahun 2025. Untuk menangani hal ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian iuran.
Rincian Iuran BPJS Kesehatan yang Masih Berlaku
Sampai tanggal 20 Agustus 2025, rincian iuran BPJS Kesehatan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
- Kelas 1: Rp150.000 per bulan.
- Kelas 2: Rp100.000 per bulan.
- Kelas 3: Rp42.000 per bulan, yang terdiri dari Rp35.000 dibayarkan oleh peserta dan Rp7.000 disubsidi oleh pemerintah.
Besaran iuran tersebut dapat berbeda tergantung jenis peserta. Berikut penjelasannya:
Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Untuk peserta PBI, seluruh iuran BPJS Kesehatan akan dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat ke BPJS Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta tidak mengalami kesulitan finansial dalam memenuhi kewajibannya.
Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
Peserta PPU wajib membayar iuran sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan. Dari jumlah tersebut, 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1 persen oleh peserta sendiri.
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP)
Untuk peserta PBPU dan BP, iuran harus dibayarkan secara mandiri sesuai dengan besaran iuran per kelas yang telah ditentukan. Mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemberi kerja atau pemerintah.
Proses Pengambilan Keputusan dan Persiapan
Meski belum ada kepastian tentang kenaikan iuran, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas sistem jaminan kesehatan nasional. Dengan adanya analisis risiko fiskal, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan.
Selain itu, proses pengambilan keputusan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga otoritas terkait, organisasi masyarakat, dan ahli ekonomi. Tujuannya adalah agar kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas dan tidak menimbulkan ketidakstabilan sosial.
Dengan demikian, meski kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih dalam proses pengkajian, penting bagi masyarakat untuk tetap memperhatikan perkembangan terbaru dan siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan.
