Kemenkum Siapkan Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Tangerang
JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengusulkan penggunaan lahan seluas 6,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang, Banten. Usulan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, saat bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Kamis (30/10/2025).
Nico menjelaskan bahwa secara keseluruhan, lahan yang dimiliki Kemenkum mencapai sekitar 10 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,8 hektare akan dialokasikan khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa lokasi lahan tersebut berada di tengah permukiman dan memiliki kontur tanah yang cukup rata, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai tempat pendidikan.
Selain itu, Nico menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dalam membahas proses pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, Kemen PU telah menyiapkan standar tertentu dalam pembuatan sekolah seperti ini. Selain itu, anggaran untuk pembangunan juga sudah disiapkan oleh Kemen PU.
Tidak hanya menyerahkan lahan, Kemenkum juga akan memberikan dukungan dalam pembangunan gedung kelas dan asrama. Nico menjelaskan bahwa tujuan dari penyerahan ini adalah agar setidaknya terdapat tanah, beserta bangunan kelas dan asrama yang siap digunakan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik usulan ini. Ia mengapresiasi komitmen Kemenkum dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurut Gus Ipul, langkah ini sangat patut diapresiasi karena menunjukkan keinginan dan niat yang kuat dari Menteri Hukum untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan.
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia. Selain itu, sebanyak 104 titik Sekolah Rakyat permanen direncanakan akan segera dibangun. Ia berharap, jika semua rencana tersebut dapat segera terealisasi, maka pada tahun 2026, fasilitas seperti asrama dan kelas akan cukup memadai untuk kebutuhan siswa.
Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Pertemuan
Pertemuan antara Kemenkum dan Kemensos ini turut dihadiri oleh beberapa pejabat penting. Di antaranya adalah Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, Kepala Biro Umum Kemensos Salahuddin Yahya, serta Kepala Biro Hukum Kemensos Rizi Umi Utami.
Selain itu, hadir pula Kepala Biro BMN Kemenkum Itun Wardatul Hamro, Kepala Biro Perencanaan Kemenkum Rahmi Widhiyanti, dan Kepala Biro SDM Kemenkum Fajar Sulaeman Taman. Keberadaan para pejabat ini menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan program Sekolah Rakyat yang lebih luas dan berkelanjutan.
Langkah Kolaboratif untuk Pendidikan yang Lebih Baik
Dengan adanya kolaborasi antara Kemenkum dan Kemensos, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Proses pembangunan yang melibatkan berbagai pihak akan memastikan bahwa setiap aspek, mulai dari lahan hingga fasilitas pendidikan, dikelola dengan baik dan efisien.
Langkah ini juga menjadi contoh bagaimana institusi pemerintah dapat bekerja sama untuk menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat dan komitmen yang jelas, harapan besar diarahkan agar Sekolah Rakyat dapat menjadi wajah baru dalam sistem pendidikan nasional.
