Anggaran MBG 2026 yang Menarik Perhatian
Presiden Joko Widodo dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran besar ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti siswa, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini dirancang untuk menjangkau 82,9 juta peserta.
Anggaran yang dialokasikan dalam RAPBN 2026 ini jauh lebih besar dibandingkan alokasi tahun 2025 yang senilai Rp171 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui pemberian makan bergizi secara gratis. Dalam program ini, makanan yang disajikan dirancang agar memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat serta menggunakan bahan makanan dari sumber pangan lokal.
Pemerintah juga menegaskan bahwa komposisi makanan diberikan sesuai dengan kecukupan energi dan gizi sesuai umur dan jenis kelamin penerima MBG. Makanan yang diberikan mencakup makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, buah-buahan, serta susu sebagai pelengkap. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Komposisi Anggaran MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) merinci komposisi anggaran senilai Rp335 triliun yang dialokasikan untuk program MBG dalam RAPBN 2026. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa mayoritas anggaran digunakan untuk intervensi makan bergizi, termasuk untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp1,2 triliun per hari atau Rp25 triliun per bulan akan digunakan untuk penyediaan MBG.
Selain itu, sebanyak 95% bahan baku untuk MBG berasal dari produk pertanian, sehingga program ini diharapkan dapat mendukung sektor pertanian nasional. Anggaran ini juga digunakan untuk manajemen operasional, termasuk gaji pegawai BGN dan digitalisasi data penerima manfaat. BGN berkomitmen agar setiap penerima manfaat terdata dalam sistem.
Masalah Mark Up Anggaran
Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan beberapa mitra yang mencoba menggelembungkan anggaran dalam program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa ada kasus di mana mitra mencoba menaikkan harga bahan baku. Namun, kasus tersebut segera terungkap oleh BGN.
Dadan menjelaskan bahwa mitra yang melakukan mark up harus mengembalikan kelebihan yang diterima. Anggaran yang ditentukan BGN harus menggunakan harga referensi pasar. Meskipun nilai yang di-mark up tidak diungkapkan, tindakan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian uang berlebih akibat mark up.
BPKP akan memeriksa harga pasar dari suatu menu makanan MBG untuk memastikan bahwa harga yang diklaim oleh mitra sesuai dengan harga pasar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penggunaan anggaran.
Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel
BGN menjelaskan bahwa anggaran tidak disimpan di rekening internal, tetapi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Setelahnya, BGN akan mengirim langsung dari KPPN ke setiap akun virtual satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) melalui proses verifikasi BGN dan mitra.
Dadan menegaskan bahwa pagu makan bahan baku dan pagu operasional dihitung sesuai biaya. Misalnya, jika masak telur, harga telur harus sesuai dengan harga pasar. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan akuntabel.
Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan
Program MBG yang menyedot hampir 44% anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 menjadi perhatian serius. Diketahui, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp757,82 triliun. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa anggaran MBG berasal dari dua fungsi, yaitu kesehatan dan pendidikan. Total anggaran yang digunakan adalah Rp335 triliun, bukan hanya dari pendidikan.
Anggota fraksi Partai Demokrat, Andi Muzaki, mengkritik alokasi anggaran pendidikan untuk MBG. Ia menegaskan bahwa program ini penting untuk kualitas SDM, tetapi tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan. Partai Demokrat mendukung RAPBN 2026 dengan catatan sumber dan realisasi anggaran tepat sasaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional serta menyejahterakan masyarakat.
