Perayaan Kemerdekaan yang Diwarnai Isu Ijazah Palsu Jokowi
BANDUNG – Di Bandung, suasana sore itu terasa khas dengan semangat perayaan kemerdekaan. Namun di balik kegembiraan, ada ketegangan yang menggelayut.
Acara yang diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi panggung untuk berbagai kritik tajam terhadap kepemimpinan mantan presiden Joko Widodo. Isu ijazah palsu yang muncul menambah keraguan tentang integritas dan transparansi pemerintahan.
Rizal Fadillah, Wakil Ketua KAMI, menyampaikan bahwa Jokowi kesulitan membuktikan keaslian ijazah SMA dan S1 Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ia mengatakan bahwa presiden tersebut bahkan sempat menyatakan akan menunjukkan ijazahnya hanya jika diperintahkan pengadilan. Hal ini memicu pertanyaan besar tentang kredibilitas dan kejujuran Jokowi.
Dalam acara yang disiarkan secara langsung, Rizal menekankan bahwa dokumen tersebut kini telah disita oleh Polda Metro Jaya. Ia menyerukan kepada kepolisian untuk mengumumkan hasil penelitian secara terbuka.
Menurutnya, saat ini Jokowi harus membuktikan keasliannya. Ia juga merujuk pada hasil jajak pendapat yang menunjukkan 80–90 persen publik percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Isu ini dinilai bisa menjadi pintu untuk mengungkap kejahatan politik selama 10 tahun kepemimpinannya.
Pembatasan Kebebasan Berpendapat
Bangun Sutoto, seorang alumni UGM, bercerita pengalamannya saat menggelar soft launching buku Jokowi’s White Paper di University Club (UC) UGM. Ia mengatakan bahwa acara hampir dibatalkan sepihak oleh pihak internal UC UGM.
Meski akhirnya acara tetap berlangsung, banyak pembatasan yang diberlakukan. Lampu dan AC dipadamkan, spanduk dilarang, serta buku tidak boleh ditaruh di meja. Bahkan, foto menggunakan banner harus dilakukan di luar kompleks UGM.
Bagi Bangun, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya merdeka dalam hal kebebasan berpendapat, meskipun usianya sudah mencapai 80 tahun. Ia melihat adanya ancaman terhadap hak dasar rakyat untuk menyampaikan pendapat mereka.
Kritik untuk Jokowi dan Pesan ke Prabowo
Syafril Sjofjan, Koordinator Presidium KAMI Jawa Barat, menyoroti kontras antara pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang menggaungkan persatuan dengan langkah Jokowi yang dinilai memecah belah.
Ia mengkritik cara Jokowi menyembunyikan ijazahnya dan mengadukan orang yang mencari tahu ijazahnya ke Polda. Syafril menilai hal ini dapat memicu kontroversi dan mempengaruhi persatuan masyarakat.
Ia juga mendesak Prabowo untuk meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik sekaligus menghentikan kriminalisasi. Syafril mengumumkan rencana diskusi lanjutan di Bandung pada awal September 2025 untuk membedah dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya.
Kritik dari Cucu Bung Hatta
Suasana acara makin panas setelah unggahan Gustika Yusuf, cucu Bung Hatta, ikut disorot. Di platform X, 17 Agustus 2025, ia menulis: “Di hari kemerdekaan tahun ini, rasa syukurku bercampur dengan keprihatinan atas luka HAM yang belum tertutup. Bahkan kini kita dipimpin oleh seorang presiden penculik dan penjahat HAM dengan wakil anak haram konstitusi.”
Refly Harun menilai komentar itu sebagai sindiran keras sekaligus ujian besar bagi pemerintahan Prabowo. Acara refleksi ditutup dengan pesan bahwa keberanian dan kejujuran akan tetap menyala di mana saja.
