Polemik Internal Kabinet Merah Putih Menggambarkan Ketidak Harmonisan
JAKARTA – Polemik yang terjadi di dalam Kabinet Merah Putih kembali mencuat ke permukaan setelah munculnya pernyataan saling bertentangan antara Menteri Keuangan dan Menteri Energi serta Sumber Daya Mineral mengenai harga LPG 3 kilogram.
Hal ini menunjukkan adanya ketidaksejajaran dalam koordinasi dan kepemimpinan di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Seorang analis politik dari Konsultan & Survei Indonesia (KSI), Karyudi Sutajah Putra (KSP), menyampaikan bahwa masalah ini mencerminkan lemahnya komunikasi antar menteri. Ia menyebutkan bahwa situasi ini seperti orkestra tanpa dirijen, di mana irama tidak harmonis dan nada tidak selaras.
Pernyataan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM yang Berbeda
Perdebatan dimulai ketika Menteri Keuangan menyatakan bahwa harga asli LPG 3 kilogram adalah Rp42.750 per tabung, dengan subsidi sebesar Rp30.000 agar harga jual ke masyarakat tetap sebesar Rp12.750.
Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Menteri ESDM yang menilai bahwa Menteri Keuangan salah membaca data.
Menurut KSP, polemik ini seharusnya tidak sampai ke publik. Ia menyarankan agar para menteri lebih memilih berdiskusi secara internal daripada melibatkan media. Dengan begitu, kesan bahwa kabinet tidak memiliki harmoni dapat dihindari.
Tiga Faktor Penyebab Terjadinya Konflik
KSP mengidentifikasi tiga faktor utama yang menyebabkan konflik antar menteri mudah meledak ke publik:
-
Ego sektoral dan personal
Menurutnya, Menteri Keuangan yang baru cenderung mencari panggung untuk menunjukkan kemampuannya. Hal ini bisa menjadi sumber ketegangan dalam kabinet.
-
Melemahnya fungsi koordinasi
Seharusnya, koordinasi efektif dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian atau bahkan Presiden sendiri. Tanpa adanya pengawasan yang kuat, situasi seperti ini akan terus terjadi.
-
Indikasi adanya hal yang ditutup-tutupi
KSP menyebutkan bahwa ada indikasi bahwa Menteri ESDM sering kali tidak jelas dalam menjelaskan kebijakan. Ini bisa menjadi tanda adanya sesuatu yang ingin disembunyikan.
Peran Presiden dalam Menegaskan Kepemimpinan
KSP meminta Presiden Prabowo untuk segera menegur para menteri terkait agar koordinasi diperkuat dan perbedaan pendapat tidak lagi menjadi tontonan publik.
Ia menilai bahwa lemahnya koordinasi bukanlah hal baru di Kabinet Merah Putih. Bahkan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden pun belum menunjukkan kekompakan.
Ia menyindir bahwa meskipun Prabowo tampak kuat di podium, namun dalam implementasi, ia terlihat lemah. Pemerintahannya disebut sebagai rezim omon-omon, yang berarti hanya sekadar tampilan luaran tanpa realisasi nyata.
Prediksi 2029: Kabinet dengan Agenda Tersembunyi
Lebih lanjut, KSP menilai bahwa perbedaan pandangan di kabinet mencerminkan adanya “hidden agenda” di masing-masing kementerian, bahkan di tingkat pimpinan nasional.
Setiap anggota kabinet memiliki kepentingan pribadi dan kelompok, termasuk Presiden dan Wakil Presiden yang juga memiliki agenda berbeda.
Menurutnya, hal ini akan semakin tampak menjelang Pemilu 2029. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo harus menertibkan seluruh jajaran kabinet agar kembali ke visi-misi yang tertuang dalam Astacita Prabowo.
Ia menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri atau wapres, yang ada hanyalah visi misi presiden. Prabowo harus menegaskan hal ini — jangan sekadar omon-omon.
