Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Jabar dan Proyek Transportasi Massal
Pembangunan transportasi massal kembali menjadi topik yang menarik perhatian masyarakat Jawa Barat. Hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa sebagian besar warga memberikan penilaian positif terhadap inisiatif pemerintah dalam pengembangan sistem transportasi modern, seperti monorel dan reaktivasi jalur kereta api di kawasan Bandung Raya.
Salah satu proyek yang mendapat apresiasi adalah pembangunan monorel yang akan menghubungkan kawasan utara dan selatan Bandung. Sementara itu, rute dari barat ke timur atau sebaliknya akan dihubungkan dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT). Meskipun rute pasti masih dalam pengkajian, warga secara umum merasa optimis terhadap konsep ini.
Selain itu, reaktivasi jalur kereta api juga menjadi fokus utama pemerintah daerah. Beberapa jalur yang tengah dipertimbangkan untuk direaktivasi antara lain Banjar-Pangandaran-Cijulang, Garut-Cikajang, Bandung-Banjaran-Soreang-Ciwidey, Rancaekek-Tanjungsari, serta jalur Cipatat-Padalarang yang sempat terputus akibat bencana.
Hasil survei menunjukkan bahwa 80,4 persen responden menyatakan puas dengan wacana pembangunan monorel di wilayah metropolitan Bandung. Namun, tidak semua masyarakat sepenuhnya setuju. Sebagian kecil dari mereka merasa tidak puas, terutama terkait jam masuk sekolah yang terlalu dini dan proses reaktivasi jalur kereta api yang dinilai belum memuaskan.
Dalam aspek infrastruktur transportasi secara umum, tingkat kepuasan warga cukup beragam. Layanan transportasi publik hanya mencapai 53,5 persen kepuasan, sementara masalah pengelolaan sampah menimbulkan ketidakpuasan pada 58,8 persen responden. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada inovasi transportasi, masih banyak pekerjaan rumah di sektor infrastruktur lainnya.
Selain transportasi, survei juga menyinggung indikator kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Secara keseluruhan, keduanya mendapatkan nilai rata-rata 8,5 dari warga. Mayoritas responden menilai kepemimpinan KDM positif, dengan 97,2 persen warga Jabar puas, 98,9 persen menyebut citra gubernur sangat baik, dan 99 persen menganggap KDM peduli, merakyat, serta responsif.
Hasil penilaian berbasis skala 1–10 menunjukkan tren dominasi skor tinggi. Sebanyak 35,7 persen responden memberikan nilai sempurna (10), 25,3 persen memberi skor 8, dan 19,2 persen menilai 9. Skor menengah juga terlihat, di mana 11 persen memilih angka 7, sedangkan nilai 5 dan 6 masing-masing dipilih oleh 3,3 persen dan 3,4 persen. Kelompok yang memberi nilai rendah (1–4) jumlahnya sangat kecil, kurang dari 2 persen total responden.
Namun, persepsi publik tidak sepenuhnya konsisten. Menurut Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas, kepuasan masyarakat menurun drastis saat menyentuh isu-isu ekonomi. Penyediaan lapangan kerja, misalnya, mendapat catatan serius: hanya 31,4 persen responden yang puas, sedangkan 67,2 persen menyatakan tidak puas. Isu kemiskinan pun serupa, dengan 37,9 persen menyatakan puas dan 60,4 persen tidak puas.
Masih ada kritik terhadap pemberian bantuan sosial. Dari total responden, 48,8 persen menilai penyaluran bantuan kesejahteraan masyarakat belum optimal, meskipun 50,4 persen menyatakan puas. Data tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan perbaikan tata kelola distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran.
Survei ini dilakukan Litbang Kompas dengan metode wawancara tatap muka pada 1–5 Juli 2025. Sebanyak 400 responden dipilih melalui sistem pencuplikan bertingkat secara acak di Jawa Barat. Survei yang dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas menggunakan metode pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
