Perlu Penanganan Bertahap untuk Pengumpulan Royalti Musik
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Once Mekel, menyoroti pentingnya pengumpulan royalti musik yang dilakukan secara bertahap. Menurutnya, langkah ini diperlukan agar gairah usaha mikro dan kecil (UMKM) tidak terganggu di tengah kondisi perekonomian yang sedang tidak stabil. UMKM dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional, sehingga perlu perlindungan khusus.
“Kita harus melakukan pekerjaan secara bertahap, sistematis, dan ada prioritas-prioritas. Jangan sampai mengganggu usaha-usaha kecil,” ujarnya dalam sebuah pernyataan. Ia menilai bahwa pengenaan royalti bisa dimulai dari pemain besar, seperti penyanyi ternama atau lagu-lagu yang menduduki tangga musik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dampaknya tidak langsung dirasakan oleh pelaku UMKM.
Meski demikian, Once tetap menekankan bahwa pengumpulan royalti bagi dunia usaha tetap penting. Namun, ia menilai perlu adanya penyesuaian tarif yang lebih realistis, terutama bagi pelaku UMKM. “Harus ada titik temu untuk tarif yang bisa diterima semua pihak, masuk akal, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan LMKN untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, Ketua DPR Puan Maharani juga telah memasukkan isu royalti sebagai salah satu prioritas DPR. Once, yang juga seorang penyanyi, merasa senang karena adanya keseriusan DPR dalam menyelesaikan permasalahan royalti dengan aturan yang baik.
Ia berharap dalam waktu dekat akan ada solusi yang disepakati oleh semua pihak, termasuk pemerintah, DPR, LMKN, pencipta, penyanyi, dan pemilik hak terkait. “Semoga nantinya semua pihak bisa tenang, tidak gelisah, dan toko-toko serta usaha mikro dan kecil bisa berkembang lagi,” harapnya.
Perhatian DPR Terhadap Masalah Rakyat
Dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR memberikan perhatian besar terhadap berbagai masalah yang menjadi perhatian rakyat. Salah satunya adalah isu pemblokiran rekening dormant dan masalah royalti.
Puan menjelaskan bahwa banyak masalah yang disampaikan langsung oleh rakyat kepada DPR melalui berbagai saluran, seperti aspirasi daerah pemilihan, pengaduan publik, maupun forum-forum resmi yang disediakan. “Harapan rakyat jelas agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dan dapat segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif,” katanya.
Dengan adanya perhatian tersebut, DPR berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan dengan masyarakat dan mencari solusi yang efektif untuk berbagai permasalahan yang dihadapi. Diharapkan, kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
