Pemkab Bone Tunda Kenaikan PBB-P2 Setelah Aksi Unjuk Rasa Ricuh
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone mengambil keputusan untuk menunda kenaikan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Keputusan ini diumumkan oleh Sekda Bone, Andi Saharuddin, melalui pesan WhatsApp pada Selasa (19/8/2025) malam. Penundaan ini dilakukan sebagai respons terhadap aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh sebelumnya.
Andi Saharuddin menyampaikan bahwa keputusan penundaan sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa PBB-P2 akan dikaji ulang dan dilakukan evaluasi total karena temuan tersebut berasal dari pemerintahan sebelumnya. Selain itu, SPPT yang lama akan kembali diberlakukan. Bagi warga yang sudah melakukan pembayaran, akan ada penyesuaian agar tidak merugikan mereka.
“Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita pemerintah daerah wajib patuh dan tunduk terhadap instruksi pemerintah pusat,” tambahnya dalam pesan tersebut.
Setelah memberikan pernyataan lewat WhatsApp, Andi Saharuddin menggelar jumpa pers di ruang Wakil Bupati Bone. Pertemuan ini digelar pada pukul 23.15 Wita. Keputusan penundaan ini diambil setelah warga Bone melakukan unjuk rasa selama sembilan jam, yang akhirnya berakhir ricuh.
Unjuk rasa ini merupakan aksi ketiga yang dilakukan warga Bone. Aksi pertama dilakukan pada 12 Agustus, kemudian 14 Agustus, dan hari ini. Empat akses utama menuju pusat kota ditutup selama aksi berlangsung. Jalur ke RSUD Tenriawaru, Jalan MT Haryono, Jalan Hos Cokroaminoto, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani terganggu akibat kerumunan massa.
Kericuhan terjadi setelah sholat Magrib. Massa melemparkan batu kepada aparat keamanan seperti polisi, Satpol PP, dan TNI. Beberapa anggota Satpol PP terluka akibat lemparan batu. Salah satu anggota Brimob juga mengalami cedera serius, sementara Bripda Awal mengalami luka robek di kening.
Pemimpin Daerah Tidak Hadir
Dalam aksi unjuk rasa, warga juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, dan Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin. Keduanya tidak hadir saat aksi berlangsung. Kepala Dinas Kominfo Bone, Anwar, mengaku bahwa bupati dan wakil bupati sedang berada di luar Kota Watampone, meski ia tidak menjelaskan lokasi pastinya.
Selain itu, beberapa demonstran menggunakan topeng berbentuk tikus dan membawa koper dari kardus yang bertuliskan “Uangnya Asman”, “Uangnya Akmal”, dan “Uangnya Angkasa”. Tulisan ini merujuk pada nama-nama pejabat di Kabupaten Bone. Emak-emak juga turut serta dalam aksi, menyampaikan keluhan tentang beban hidup yang semakin berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan pajak.
Keluhan dan Protes Warga
Seorang emak-emak mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah. Ia menyebutkan bahwa beban hidup makin berat, dengan harga beras yang mahal dan pajak yang naik. Ia meminta bupati untuk segera keluar dan menemui para demonstran.
Jendral Lapangan unjuk rasa, Rafli Fasyah, mengaku meninggalkan pekerjaannya demi menyampaikan aspirasi. Namun, ia menyayangkan ketidakhadiran bupati dan wakil bupati. Menurutnya, pemimpin seharusnya berdiri di depan rakyat, bukan bersembunyi di balik aparat.
Aksi unjuk rasa ini menjadi bentuk protes terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2 yang dinilai memberatkan masyarakat. Dengan penundaan yang diumumkan, diharapkan dapat meredam gelombang protes dan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut secara lebih mendalam.
