Pemerintah Akhirnya Terlibat dalam Penanganan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung
JAKARTA – Pemerintah akhirnya mengambil langkah signifikan dalam menangani beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebelumnya, pihak pemerintah sempat menyatakan bahwa pembangunan proyek ini tidak menggunakan dana APBN.
Namun, kini berbagai sinyal menunjukkan bahwa APBN akan ikut serta dalam menanggung beban utang tersebut.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani memberikan pernyataan yang memastikan bahwa APBN akan terlibat dalam penanganan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan menjelaskan bahwa ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan, salah satunya adalah pemberian Public Service Obligation (PSO).
PSO adalah mekanisme yang umum digunakan dalam sektor transportasi publik. Contohnya adalah tiket kereta commuter atau KRL yang mendapatkan dukungan dari APBN.
Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan PSO sebagai bentuk bantuan pemerintah bukanlah hal baru. Rosan juga menyampaikan bahwa selain opsi PSO, pemerintah sedang meninjau kemungkinan untuk menyerahkan prasarana Whoosh kepada pemerintah.
Saat ini, sarana dan prasarana KCJB dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), yang merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan Tiongkok dengan kepemilikan saham masing-masing 60% dan 40%. Pemilik saham Indonesia di KCIC adalah konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin KAI.
Dalam diskusi tersebut, Rosan menegaskan bahwa pengelolaan transportasi kereta api di Indonesia biasanya dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha. Ia menyebut bahwa undang-undang sudah menetapkan bahwa tanggung jawab prasarana transportasi adalah tugas pemerintah, sementara operasional bisa dipegang oleh BUMN atau badan usaha lainnya.
Namun, Rosan tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kapan PSO akan dianggarkan dalam APBN. Selain itu, pemerintah dan Danantara masih terus melakukan negosiasi dengan China untuk merestrukturisasi utang proyek Kereta Cepat. Pembiayaan proyek ini terdiri dari 25% ekuitas dari KCIC dan 75% utang dari China Development Bank (CDB).
Skema Pengambilalihan Utang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan merinci lebih lanjut terkait rencana pengambilalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa proses ini masih akan dibahas secara teknis dan komprehensif.
Airlangga menjelaskan bahwa korporasi memiliki banyak struktur yang bisa dilakukan dalam penanganan utang. Ia menekankan pentingnya analisis mendalam agar semua pihak terlibat dalam proses ini.
Presiden Prabowo Bertanggung Jawab
Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara mengenai polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia meminta seluruh pihak untuk tidak membuat masalah lebih rumit. Menurutnya, pemerintah akan bertanggung jawab atas utang proyek tersebut.
Prabowo menyatakan bahwa dirinya telah mempelajari masalah tersebut dan menjamin bahwa tidak ada masalah serius. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan hadir dan menangani semua aspek proyek tersebut.
Langkah Pemerintah dan Danantara
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pelibatan APBN dalam proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh.
AHY menjelaskan bahwa pemerintah dan Danantara sedang bernegosiasi dengan pihak China untuk merumuskan skema penanganan utang yang mencapai lebih dari US$7 miliar.
Selain itu, AHY menambahkan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi penyertaan APBN seperti yang diusulkan Danantara. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penyerahan pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun kepada pemerintah, sementara sarana operasional seperti rangkaian kereta dikelola terpisah oleh operator.
Proses ini menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk ambil bagian dalam menyelesaikan masalah keuangan proyek ini. Dengan berbagai opsi yang sedang dipertimbangkan, diharapkan dapat menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
