Langkah Bersejarah Perancis dalam Pengakuan Negara Palestina
NEW YORK – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengambil langkah yang berani dengan mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina dalam pidatonya di sela Sidang Umum PBB di New York pada Senin (22/9/2025).
Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan diplomatik Prancis terhadap konflik Timur Tengah. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Istana Presiden Prancis, Elysee, pengumuman Macron akan diikuti oleh sembilan negara lain, termasuk Inggris, Kanada, Australia, dan Belgia.
Dengan keputusan ini, Prancis dan Inggris menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama yang secara resmi mengakui negara Palestina.
Sementara itu, Kanada menjadi anggota G7 pertama yang mengambil langkah serupa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Pascal Confavreux, menjelaskan bahwa pengakuan ini bukan sekadar tindakan simbolis, melainkan bagian dari rencana yang lebih luas dan konkret.
Confavreux merujuk pada peta jalan Prancis-Saudi yang akan menyertai pengakuan negara Palestina. Sebelumnya, Macron menyebut pengakuan tersebut sebagai “cara terbaik untuk mengisolasi Hamas.”
Namun, langkah ini mendapat penolakan keras dari Israel, yang menganggapnya sebagai hadiah bagi kelompok tersebut.
Ancaman dari Israel terhadap Prancis
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa keputusan Prancis adalah tanda bahwa Paris tunduk pada ideologi tertentu.
Para diplomat dari kedua belah pihak memperkirakan adanya pembalasan dari Israel, meskipun kemungkinan besar tidak sampai pada pemutusan hubungan diplomatik.
Beberapa analisis menyebut bahwa Israel mungkin menutup konsulat Prancis di Yerusalem atau bahkan mengambil langkah lebih jauh dengan menganeksasi sebagian wilayah Tepi Barat, tempat Israel terus memperluas permukimannya.
Seorang diplomat anonim mengungkapkan bahwa “akan ada banyak keributan” akibat tindakan ini.
Agnes Levallois, wakil presiden Institut Riset dan Kajian Mediterania dan Timur Tengah, menilai bahwa respons Prancis akan sangat terbatas.
Ia menambahkan bahwa “Palestina yang paling banyak kehilangan dalam krisis ini,” dan menyarankan agar langkah Prancis diikuti dengan sanksi terhadap Israel agar benar-benar berdampak nyata.
Tekanan dari Amerika Serikat dan Palestina
Amerika Serikat juga mengecam keputusan Macron. Duta besar AS di Paris, Charles Kushner, mengkritik “syarat-syarat Perancis yang tidak terpenuhi” untuk pengakuan negara Palestina.
Di sisi lain, duta besar Israel untuk Prancis, Joshua Zarka, mengatakan bahwa pengakuan negara Palestina justru akan memperumit situasi di lapangan daripada memajukan perdamaian.
Sementara itu, perwakilan Palestina di Prancis, Hala Abou Hassira, menyerukan agar pemerintahan Macron melangkah lebih jauh. Ia meminta “sanksi konkret, seperti embargo senjata terhadap Israel, pemutusan hubungan dengan Israel yang mencakup penghentian total perjanjian asosiasi antara Uni Eropa dan Israel.”
Alasan di Balik Keputusan Macron
Keputusan Macron diambil setelah kunjungannya ke Mesir pada April lalu, ketika ia bertemu warga Palestina yang terluka akibat blokade. Menurut sumber dekat Macron, langkah ini dilihat sebagai tuas diplomatik untuk memberi tekanan pada Netanyahu.
Michel Duclos, peneliti di Institut Montaigne dan mantan duta besar Prancis, menyatakan bahwa pengakuan negara Palestina bisa menjadi keberhasilan bagi Paris, sebanding dengan keputusan Presiden Jacques Chirac menolak invasi AS ke Irak pada 2003.
Ini menunjukkan bahwa Prancis siap menjadi aktor penting dalam diplomasi global, terutama dalam upaya menciptakan solusi damai di kawasan Timur Tengah.
