Aksi Protes Masyarakat Terhadap Kenaikan PBB-P2 di Berbagai Daerah
Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kembali memicu aksi protes dari masyarakat. Teranyar, aksi ini terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang menolak kenaikan sebesar 300% pada Selasa (19/8). Sebelumnya, tarif PBB-P2 di Bone juga telah naik 100% pada tahun 2024.
Unjuk rasa dilakukan di depan kantor Bupati Bone di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Aksi ini diwarnai kericuhan karena Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, tidak hadir untuk menemui massa aksi. Dalam pernyataannya, Pj Sekda Bone, Andi Saharuddin, membantah adanya kenaikan hingga 300%. Ia menyatakan bahwa setelah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Kabupaten Bone memutuskan untuk menunda kenaikan tersebut. “Pimpinan menyampaikan pada kami untuk menunda dan melakukan evaluasi secara total terkait dengan penyesuaian tersebut,” ujar Andi dalam keterangannya.
Sebelumnya, gelombang penolakan kenaikan PBB-P2 juga muncul di Cirebon. Sejumlah warga Cirebon yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon menuntut Wali Kota Cirebon membatalkan kenaikan pajak yang disebut mencapai 1.000% karena dinilai memberatkan masyarakat. Rencananya, masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa pada 11 September mendatang.
Di sisi lain, aksi unjuk rasa menolak kenaikan PBB-P2 juga terjadi di Pati, Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Pati sepakat untuk membentuk pansus pemakzulan Bupati Sudewo usai ribuan masyarakat Pati berunjuk rasa pada Rabu (13/8). Massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya, Sudewo dianggap arogan.
Demonstrasi berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meski akhirnya pajak batal naik, Sudewo tetap didesak meletakkan jabatannya karena dinilai bersikap arogan.
Inisiator demonstrasi, Husen, serta orator aksi yang bernama Syaiful Ayubi mengajak para demonstran bertahan di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati hingga malam hari. Sudewo menemui pendemo yang melakukan aksi di depan kantor bupati, Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8). Meskipun demikian, dialog tak bisa dilakukan karena massa melempari sang bupati. Sudewo muncul dari atap mobil rantis, mengenakan kemeja putih dan peci serta kacamata hitam.
Menggunakan pengeras suara, Sudewo menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan berbuat lebih baik. Namun, ia langsung dihujani lemparan botol air mineral dan sandal. “Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik, terima kasih,” kata Sudewo dikutip dari tayangan Kompas TV.
Di sisi lain, Sudewo enggan melepaskan jabatannya sebagaimana yang disampaikan massa aksi demonstrasi yang digelar di Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8). Sudewo beralasan, dirinya dipilih oleh rakyat sesuai dengan mekanisme yang ada. Sehingga ia tak akan melepaskan jabatannya. “Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu, semua ada mekanismenya,” ujar Sudewo di Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8).
Reaksi Masyarakat dan Isu Penegakan Hukum
Aksi protes terhadap kenaikan PBB-P2 tidak hanya terjadi di satu daerah saja, melainkan menyebar ke berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa diberatkan oleh kebijakan pemerintah yang dianggap tidak transparan dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi warga.
Beberapa pihak menilai bahwa kenaikan tarif pajak ini terlalu drastis dan tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat. Bahkan, beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwa kenaikan tersebut adalah bentuk kesewenang-wenangan dari pihak pemerintah daerah. Oleh karena itu, mereka meminta agar pemerintah melakukan evaluasi dan meninjau ulang kebijakan tersebut.
Selain itu, isu penegakan hukum juga mulai muncul. Di Pati, DPRD kabupaten membentuk pansus pemakzulan Bupati Sudewo sebagai respons terhadap aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran tentang kinerja dan sikap bupati yang dinilai tidak proporsional.
Kesimpulan
Kenaikan PBB-P2 yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Aksi protes yang dilakukan oleh warga menunjukkan bahwa mereka tidak lagi bisa diam dan ingin dianggap sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan aspirasi masyarakat dan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.
