Menteri Keuangan Mengkritik Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Tidak Efektif
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal dan moneter yang dianggap tidak tepat.
Menurutnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan hanya disebabkan oleh faktor global, tetapi juga karena kebijakan dalam negeri yang kurang optimal. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat luas.
Ekonomi Indonesia Masih Bergantung pada Permintaan Domestik
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia sangat bergantung pada permintaan domestik.
Karena itu, kebijakan fiskal yang tidak tepat akan langsung berdampak pada kinerja ekonomi nasional. Ia menyoroti bahwa banyak orang cenderung menyalahkan kondisi global tanpa melihat kebijakan dalam negeri yang bisa menjadi penyebab utama perlambatan ekonomi.
“Banyak keluar tagline Indonesia Gelap. Kita semua menunjuk ini gara-gara global. Padahal, ada kebijakan dalam negeri yang salah juga,” ujarnya dengan tegas.
Pertumbuhan Ekonomi Sempat Membaik, Lalu Anjlok Lagi
Pada awal tahun 2025, situasi ekonomi Indonesia sempat menunjukkan tanda pemulihan. Dari Januari hingga April, pertumbuhan uang primer mencapai 7% pada bulan April, sehingga memunculkan optimisme. Namun, tren positif tersebut tidak bertahan lama.
“Yang saya enggak tahu, Mei jatuh lagi, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0 persen,” kata Purbaya, menunjukkan ketidakstabilan ekonomi yang terjadi.
Pajak Ditarik, Belanja Negara Lambat
Purbaya menyoroti peran kebijakan fiskal yang belum optimal. Menurutnya, pemerintah memang rajin menarik pajak, tetapi dana tersebut justru mengendap di Bank Sentral tanpa segera dibelanjakan.
Hal ini menjadi masalah besar karena dana yang tidak digunakan secara efisien dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Rajin narik pajak, tak apa-apa. Masuk ke Bank Sentral juga tidak masalah. Tapi kalau tidak dibelanjakan, ya ekonomi tidak jalan,” tegasnya.
Dampak Uang Mengendap pada Ekonomi
Dana pajak yang tidak segera dibelanjakan membuat perputaran ekonomi melambat. Hal ini berdampak pada investasi, daya beli masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja.
Banyak ekonom menilai, belanja pemerintah yang lambat membuat multiplier effect dari penerimaan pajak tidak terasa di masyarakat, terutama pada UMKM, pedagang kecil, dan sektor produktif.
Harapan Percepatan Belanja Negara
Kritik Purbaya ini menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara agar ekonomi bergerak lebih dinamis. Jika dana yang terkumpul dari pajak segera disalurkan ke sektor pembangunan, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Belanja di bidang infrastruktur, pendidikan, hingga perlindungan sosial dinilai penting untuk menggerakkan roda ekonomi dan mengurangi beban masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Dengan langkah-langkah yang tepat, pemerintah dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
