Tak Ingin Seperti Pati, Gubernur Jateng Minta Daerah Kordinasi dengan Pemrov Jika Naikkan PBB

BREBES – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengimbau untuk pemerintah daerah lain di Jawa Tengah harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi jika ingin menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berkaca pada peristiwa gelombang protes di Kabupaten Pati, Gubernur Luthfi meminta kepala daerah kabupaten/kota agar kenaikan PBB-P2 tidak membebani masyarakat, sesuai kemampuan, dan tidak boleh melanggar hukum.

“Kami lakukan imbauan khususnya apabila berkaitan dengan pajak, harus ada sosialisasi kepada masyarakat,” kata Gubernur di Kabupaten Brebes, Kamis 14 Agustus 2025.

Gubernur tak menginginkan, ketidakkondusifan Kabupaten Pati menjalar ke kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Namun dia memastikan kondisi Kabupaten Pati pasca tragedi yang menimbulkan korban luka sudah berangsur normal.

Pemerintah provinsi Jateng bersama jajaran terkait terus memantau, mengawasi situasi dan memastikan roda pemerintahan serta perekonomian berjalan seperti biasa.

“Kita sudah minta kepada Sekda dan Bagian Otonomi Daerah untuk memastikan di Pati semua sudah berjalan, tidak ada gangguan terkait peran masyarakat,” kata Ahmad Luthfi.

Menurutnya, koordinasi juga dilakukan dengan Asisten II dan jajaran untuk melakukan eksplorasi serta komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dari enam korban yang sebelumnya menjalani perawatan jalan, disebutkan kondisinya kini membaik dan diperkirakan segera pulih.

“Secara umum, kegiatan perekonomian dan pemerintahan sudah kembali normal,” tambahnya.

Terkait proses pemakzulan Bupati Pati oleh DPRD, Gubernur menegaskan, pihaknya hanya akan melakukan pemantauan. Ia menekankan bahwa penyaluran aspirasi masyarakat merupakan hal yang diperbolehkan, selama dilakukan sesuai aturan dan dalam koridor hukum yang berlaku.