Pernyataan Kementerian Luar Negeri RI Terkait Foto Presiden di Baliho Israel
JAKARTA – Beberapa waktu lalu, muncul sebuah baliho yang menampilkan wajah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di sejumlah lokasi di Tel Aviv, Israel.
Baliho tersebut juga memuat foto tokoh-tokoh penting seperti mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serta pemimpin negara-negara Arab moderat.
Pesan yang tertera pada baliho itu adalah “Yes to Trump’s Plan – GET IT DONE.” Selain itu, baliho ini juga mencantumkan logo Abraham Shield.
Pemajangan foto Presiden Joko Widodo dalam baliho tersebut menimbulkan berbagai respons dari masyarakat dan media sosial. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah kehadiran presiden dalam baliho ini merupakan tanda dukungan atau pengakuan resmi Indonesia terhadap Israel.
Menanggapi isu-isu tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan pernyataan resmi. Menurutnya, posisi Indonesia terhadap konflik Palestina sangat jelas dan tidak berubah.
Indonesia tetap berpegang pada solusi dua negara, yaitu mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai langkah awal sebelum ada pengakuan atau normalisasi hubungan dengan Israel.
Yvonne menjelaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui Israel melalui kesepakatan Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel lebih dulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Menteri Luar Negeri RI yang menekankan bahwa setiap visi terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina.
Respons Publik dan Pernyataan Presiden
Isu tentang foto Presiden di baliho Israel bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelumnya, saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pernyataan yang dinilai mendukung Israel.
Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa Indonesia siap mengakui Israel dan mendukung jaminan keamanannya, asalkan Palestina telah memperoleh kemerdekaannya dan diakui oleh Israel.
Pernyataan ini disampaikan Presiden dalam dua kesempatan berbeda. Pertama, saat berpidato dalam High-level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution pada 22 September. Kedua, dalam pidato Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York.
Pendapat Masyarakat dan Perspektif Global
Perlu dipahami bahwa kebijakan luar negeri Indonesia selalu berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Meskipun Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara, termasuk Israel, namun secara resmi Indonesia tetap berada di sisi rakyat Palestina.
Pernyataan Presiden dalam sidang PBB menunjukkan bahwa Indonesia ingin menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan, dengan mengakui hak-hak dasar rakyat Palestina.
Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki perhatian besar terhadap isu Palestina. Sejumlah organisasi masyarakat dan aktivis sering kali mengkritik kebijakan pemerintah jika dianggap tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.
Oleh karena itu, setiap pernyataan atau tindakan yang dianggap mendukung Israel selalu menjadi sorotan publik.
Secara umum, pihak Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada solusi dua negara dan tidak akan mengakui Israel sebelum Palestina diakui sebagai negara merdeka.
Meskipun ada beberapa pernyataan yang muncul, baik dalam pidato maupun dalam bentuk baliho, pihak berwenang tetap menjaga prinsip kebijakan luar negeri yang jelas dan konsisten.
