Anggaran Besar untuk Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden RI Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran besar pada tahun depan, yaitu sebesar Rp 335 triliun.
Anggaran ini diharapkan mampu mengakomodasi dan memperluas penyaluran MBG hingga ke pelosok Indonesia.
Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) terus berupaya melakukan percepatan penyaluran MBG. Selain itu, BGN juga mendorong agar jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa diperbanyak, termasuk partisipasi dari masyarakat.
Penyaluran MBG yang Lebih Masif
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa hampir 75 persen dari anggaran Rp 335 triliun akan dialokasikan untuk intervensi makan bergizi agar penyaluran MBG lebih masif dan rutin.
Ia menyatakan bahwa untuk intervensinya saja, BGN akan menggunakan sekitar Rp 1,2 triliun per hari atau Rp 25 triliun per bulan. Tahun depan, pelayanan MBG akan dimulai sejak awal Januari dengan rata-rata 20–21 hari per bulan selama 12 bulan penuh.
Upaya Menghindari Kasus Keracunan
Dadan mengaku akan berupaya maksimal agar kasus keracunan dalam program MBG tidak kembali terjadi seiring dengan melonjaknya anggaran MBG mencapai Rp 335 triliun pada 2026.
Ia menegaskan bahwa sejauh ini hanya satu kali terjadi di satu SPPG, dan alhamdulillah tidak pernah terulang. Setiap kejadian, SOP langsung diperbaiki.
Ia mengakui bahwa penambahan jumlah SPPG di berbagai daerah berpotensi menimbulkan risiko teknis, terutama bagi pengelola yang baru bergabung. Namun, ia menegaskan bahwa perbaikan standar operasional membuat kejadian serupa bisa dicegah.
Jumlah Penerima Manfaat yang Tetap
Dadan menyebut bahwa jumlah penerima manfaat tahun depan diperkirakan tetap sama dengan tahun ini, yakni 82,9 juta orang. Asumsi ini didasarkan pada jumlah penduduk yang relatif stabil karena adanya kelahiran dan lulusan SMA setiap tahun.
Dari total penerima manfaat tersebut, sekitar 4,4 juta adalah ibu hamil, 4,4 juta bayi lahir per tahun, 20 juta balita, 44–50 juta anak sekolah, serta 5–6 juta santri dan pelajar sekolah keagamaan.
Digitalisasi Sistem Penyaluran
Selain intervensi gizi, anggaran juga akan digunakan untuk mendukung operasional dan digitalisasi sistem. Dadan mengakui bahwa digitalisasi MBG masih tertinggal, sehingga pencatatan kehadiran anak hingga distribusi makanan belum sepenuhnya terintegrasi.
Tahun depan, BGN akan bekerja keras agar semua SPPG masuk dalam sistem digital. Data anak-anak yang hadir setiap hari bisa langsung masuk ke pusat. Ia ingin agar seluruh kegiatan penyaluran MBG dapat terpantau secara digital atau real-time.
Pemerataan di Wilayah 3T
Dadan menegaskan bahwa pihaknya juga akan mendorong pemerataan MBG di wilayah 3T. Untuk daerah 3T, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda untuk membentuk SPPG.
Sehingga di mana pun ada penduduk, meskipun tidak ada anak sekolah, BGN akan dirikan satuan pemenuhan gizi dengan pola 3T.
