Program Makan Bergizi Gratis Diharapkan Bisa Dorong Pertumbuhan UMKM
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun dianggap memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Anggaran yang dialokasikan ini dinilai mampu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, program ini merupakan bentuk kebijakan yang berpihak pada UMKM. Ia menegaskan bahwa pengalokasian dana besar ini akan langsung menguntungkan pelaku UMKM, khususnya melalui pembentukan dapur-dapur umum yang dikelola oleh usaha menengah. Setiap dapur membutuhkan modal antara Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar dan akan melibatkan rata-rata 20 pemasok lokal untuk berbagai komoditas seperti telur, ikan, daging, beras, dan sayuran.
Dalam rakor nasional Kadin Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Maman menyampaikan bahwa pihaknya sedang memperluas keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG. Hasil uji coba di beberapa daerah menunjukkan adanya peningkatan yang positif. Dengan target pembentukan 30 ribu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), diperkirakan akan terjadi perubahan signifikan dalam rantai pasok.
“Pada awalnya, pemasok mungkin akan diperebutkan oleh dapur umum. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika semua dapur umum sudah beroperasi, justru mereka akan kesulitan mencari pemasok. Mau tidak mau, ekosistem usaha di tingkat kecamatan dan desa akan dipaksa membuat kolam ikan lele, peternakan ayam, peternakan telur, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Dukungan dari Kadin Indonesia
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan bahwa Rakornas Kadin kali ini menunjukkan dukungan terhadap agenda pembangunan ekonomi kerakyatan yang menempatkan koperasi sebagai agregator dan UMKM sebagai tulang punggung rantai pasok nasional. Menurutnya, program MBG menjadi contoh nyata keberpihakan pemerintah dalam menggerakkan investasi yang mencapai lebih dari setengah triliun rupiah di daerah.
Selain itu, program ini juga melibatkan ribuan dapur umum serta membuka pasar baru bagi peternak ayam, telur, hingga pemasok buah dan susu di tingkat lokal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM dan memperkuat ekonomi daerah.
Tantangan dan Peluang dalam Implementasi
Pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk program prioritas Makan Bergizi Gratis pada 2026. Alokasi anggaran tersebut setara dengan 44,21 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun. Dengan anggaran yang besar ini, diharapkan program bisa berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di Jakarta, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program MBG didukung oleh keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang saat ini berjumlah 5.885 unit. Selain itu, hampir 19 ribu satuan kini berada pada tahap persiapan operasional.
Program ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah gizi masyarakat sambil sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui partisipasi aktif UMKM. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kadin dan Kementerian UMKM, diharapkan MBG bisa menjadi contoh sukses dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
