Pemkot Cirebon Tetapkan Status Siaga Bencana Banjir
CIREBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon telah menetapkan status siaga bencana banjir dan hidrometeorologi sejak Oktober 2025 hingga Maret 2026. Keputusan ini diambil sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim penghujan yang telah tiba. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terulangnya kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya.
Status siaga tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cirebon, yang menjadi dasar bagi seluruh unsur pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Andi Wibowo, menjelaskan bahwa penetapan status ini bertujuan untuk memperkuat persiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
“Penetapan status ini merupakan landasan bagi seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan ini,” ujar Andi saat berbincang dengan media di sela-sela kunjungan Menteri Perumahan dan Permukiman RI, Maruarar Sirait, di Kantor Gubernur Jabar Bale Jaya Dewata Cirebon, Kamis (30/10/2025).
Menurut informasi dari BMKG Stasiun Kertajati Kabupaten Majalengka, puncak musim hujan di wilayah Cirebon diperkirakan akan terjadi antara Desember 2025 hingga Januari 2026. Meski demikian, langkah antisipatif dilakukan lebih awal agar semua pihak siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
“Status siaga bencana ini untuk memastikan semua elemen, mulai dari pemerintah, relawan, hingga masyarakat, siap menghadapi potensi bencana,” ucapnya.
Persiapan Strategis BPBD
Wali Kota Cirebon telah menginstruksikan BPBD untuk melakukan berbagai langkah strategis, termasuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak. BPBD telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, pihak kelurahan, hingga relawan kebencanaan. Semua pihak diarahkan agar penanggulangan bencana bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
BPBD juga telah melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap sejumlah titik rawan bencana berdasarkan kejadian pada tahun sebelumnya. Dari hasil pemetaan itu, wilayah Kecamatan Lemahwungkuk, Pekalipan, dan Harjamukti menjadi kawasan yang perlu diwaspadai karena kerap dilanda banjir saat curah hujan tinggi.
Sementara untuk potensi longsor, pengawasan difokuskan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. “Pengawasan di Argasunya kami tingkatkan, karena wilayah tersebut memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana longsor,” jelas Andi.
Pendekatan ke Masyarakat
Selain melakukan mitigasi struktural, BPBD juga gencar melakukan pendekatan ke masyarakat. Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kesiapsiagaan terus digelar di wilayah rawan bencana. “Kami telah membentuk 12 kelurahan tangguh bencana, terutama di wilayah rawan banjir. Kelurahan ini menjadi ujung tombak dalam penanganan darurat jika terjadi bencana,” ujarnya.
Selain itu, BPBD rutin memberikan imbauan kepada warga agar menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, serta tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem.
Harapan Pemkot Cirebon
Dengan ditetapkannya status siaga bencana ini, Pemkot Cirebon berharap tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat bisa bergerak bersama. “Bencana tidak bisa dihindari, tapi dampaknya bisa dikurangi jika semua pihak saling berkoordinasi dan siap siaga,” ucap Andi.
