Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Berdampak pada Pembangunan Bangka Belitung
BANGKA BELITUNG – Pemerintah pusat melakukan pemangkasan terhadap dana transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam anggaran tahun 2025.
Jumlah dana yang dipotong mencapai sekitar Rp 245 miliar, yang berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Bangka Belitung, M Haris, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan nota keberatan kepada Kementerian Keuangan.
Menurut Haris, pengurangan dana tersebut dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Ia menegaskan bahwa gubernur dan pihak daerah sudah menyampaikan keberatan baik secara lisan maupun tertulis.
Haris menjelaskan bahwa anggaran yang dipotong meliputi beberapa komponen utama. Dalam anggaran awal, dana transfer umum dialokasikan sebesar Rp 1,16 triliun, namun kini berkurang menjadi Rp 931,7 miliar. Sementara itu, dana bagi hasil yang awalnya diajukan sebesar Rp 125,5 miliar juga turun menjadi Rp 92,8 miliar.
Selain itu, dana alokasi umum yang semula direncanakan sebesar Rp 1,04 triliun kini hanya tersedia sebesar Rp 838,9 miliar. Sedangkan dana alokasi khusus yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 235,5 miliar juga dikurangi menjadi Rp 207,7 miliar.
Total dana transfer ke Bangka Belitung tercatat sebesar Rp 1,13 triliun, yang lebih rendah dibandingkan anggaran awal sebesar Rp 1,40 triliun.
Peran Dana Transfer dalam Pendapatan APBD
Dana transfer ke daerah memiliki peran penting dalam pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada APBD 2025, porsi TKD mencapai 58,8 persen dari total pendapatan, sementara pendapatan asli daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 41,2 persen. Pada tahun 2026, kontribusi TKD diperkirakan meningkat menjadi 61,5 persen, sedangkan PAD hanya 38,5 persen.
Haris menyatakan bahwa pengurangan dana transfer berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal daerah, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta upaya pengurangan kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah berharap adanya kebijakan transisi bertahap dan pemberian insentif bagi daerah yang memiliki kinerja baik.
Langkah Efisiensi dan Prioritas Pembangunan
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil seluruh organisasi perangkat daerah untuk menyikapi pemangkasan anggaran.
Didit menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan dana dan menghindari anggaran seremoni. Selain itu, ia menyarankan agar sumber pendapatan seperti hasil tambang daerah dimaksimalkan.
Didit juga menekankan bahwa layanan dasar, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan, harus tetap menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak terganggu dalam mendapatkan akses layanan publik yang berkualitas.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Pemangkasan dana transfer ke daerah menunjukkan tantangan besar bagi provinsi yang bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Dengan penurunan anggaran yang cukup signifikan, pemerintah daerah harus mencari solusi inovatif untuk tetap menjalankan pembangunan yang berkelanjutan.
Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat untuk menghadapi situasi ini dengan tanggap dan bijak.
