Program Kecamatan Berdaya Dilaunching di Sragen, Fokus pada Pemberdayaan Masyarakat
SRAGEN – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meluncurkan program baru yang diberi nama Kecamatan Berdaya. Peluncuran program ini dilakukan secara serentak di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, pada hari Rabu. Acara tersebut turut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah.
Luthfi menekankan bahwa program ini bukan sekadar inisiatif simbolis. Ia menegaskan bahwa program harus benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Program Kecamatan Berdaya ini bukan cuma dicanangkan, tapi harus operasional dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” ujarnya.
Dengan jumlah desa sebanyak 8.573 yang tersebar di 537 kecamatan dan 35 kabupaten/kota, serta populasi hampir 38 juta jiwa, Luthfi merasa perlu adanya struktur yang dapat menjembatani jarak antara pemerintah provinsi dan masyarakat desa. Menurutnya, kecamatan harus menjadi pusat koordinasi dan pelayanan yang efektif.
“Kecamatan harus menjadi kepanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi guna memastikan seluruh warga mendapatkan pelayanan yang sama,” tegasnya.
Program Kecamatan Berdaya dirancang untuk menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemuda, petani, perempuan, hingga penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Luthfi bahkan mendorong camat untuk menjadi penggerak utama perubahan di wilayahnya.
“Para bupati dan wali kota, arahkan camat agar jadi motor penggerak anak muda. Petani milenial harus kita siapkan supaya Jawa Tengah tetap jadi lumbung pangan nasional,” ujarnya.
Selain fokus pada ekonomi lokal, Luthfi juga menekankan aspek inklusivitas. Ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan BUMD membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas minimal 1–2 persen. Di sisi lain, perempuan perlu diberi pelatihan dan pendampingan hukum agar mandiri secara sosial dan ekonomi.
Tujuan utama program ini adalah menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kalau ini dijalankan, output-nya jelas, kemiskinan berkurang, SDM makin baik, dan masyarakat makin mandiri,” kata Luthfi.
Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, ia meminta seluruh program dievaluasi secara berkala dan dilaporkan melalui sistem dasbor. “Saya minta dibuatkan dasbor di ruangan kerja saya, untuk memantau dan evaluasi program yang turun ke kecamatan,” jelasnya.
Luthfi menutup arahannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas level pemerintahan. “Tidak boleh ada perempuan tanpa perlindungan, disabilitas tanpa pegangan, atau pemuda yang hanya mengandalkan warisan orang tua. Dengan Kecamatan Berdaya, kita wujudkan Jawa Tengah yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo,” katanya.
Persiapan Lokasi Percontohan dan Anggaran
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, melaporkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota telah menyiapkan lokasi percontohan. Dari total 35 kabupaten/kota, 30 di antaranya telah menetapkan 123 kecamatan sebagai lokasi pilot project.
Pemprov Jawa Tengah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 miliar melalui Dispermadesdukcapil untuk mempercepat implementasi program pada Perubahan Anggaran Tahun 2025. Anggaran ini digunakan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang diharapkan.
Program Kecamatan Berdaya diharapkan mampu menjadi solusi dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Dengan fokus pada inklusivitas, ekonomi lokal, dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan.
