BREBES – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengimbau untuk pemerintah daerah lain di Jawa Tengah harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi jika ingin menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Berkaca pada peristiwa gelombang protes di Kabupaten Pati, Gubernur Luthfi meminta kepala daerah kabupaten/kota agar kenaikan PBB-P2 tidak membebani masyarakat, sesuai kemampuan, dan tidak boleh melanggar hukum.
“Kami lakukan imbauan khususnya apabila berkaitan dengan pajak, harus ada sosialisasi kepada masyarakat,” kata Gubernur di Kabupaten Brebes, Kamis 14 Agustus 2025.
Gubernur tak menginginkan, ketidakkondusifan Kabupaten Pati menjalar ke kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Namun dia memastikan kondisi Kabupaten Pati pasca tragedi yang menimbulkan korban luka sudah berangsur normal.
Pemerintah provinsi Jateng bersama jajaran terkait terus memantau, mengawasi situasi dan memastikan roda pemerintahan serta perekonomian berjalan seperti biasa.
“Kita sudah minta kepada Sekda dan Bagian Otonomi Daerah untuk memastikan di Pati semua sudah berjalan, tidak ada gangguan terkait peran masyarakat,” kata Ahmad Luthfi.
Menurutnya, koordinasi juga dilakukan dengan Asisten II dan jajaran untuk melakukan eksplorasi serta komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dari enam korban yang sebelumnya menjalani perawatan jalan, disebutkan kondisinya kini membaik dan diperkirakan segera pulih.
“Secara umum, kegiatan perekonomian dan pemerintahan sudah kembali normal,” tambahnya.
Terkait proses pemakzulan Bupati Pati oleh DPRD, Gubernur menegaskan, pihaknya hanya akan melakukan pemantauan. Ia menekankan bahwa penyaluran aspirasi masyarakat merupakan hal yang diperbolehkan, selama dilakukan sesuai aturan dan dalam koridor hukum yang berlaku.
Tak Ingin Seperti Pati, Gubernur Jateng Minta Daerah Kordinasi dengan Pemrov Jika Naikkan PBB

Rekomendasi untuk kamu

Gus Irfan, anak Gus Irfan, tenaga ahli Kemenhaj, Menteri Haji dan Umrah, klarifikasi Gus Irfan, polemik nepotisme, kekurangan pegawai Kemenhaj, Mochamad Irfan Yusuf

Pengangkatan dua putra Gus Irfan sebagai tenaga ahli Kemenhaj menuai sorotan. Publik menanti penjelasan soal kompetensi, transparansi, dan konflik kepentingan.

Rencana pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk biodiesel B50-B100 menuai sorotan. CELIOS memperkirakan potensi kerugian ekonomi dan kesehatan mencapai Rp3.777 triliun.

Relawan pemadam karhutla Nurdin meninggal dunia di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, setelah mengeluh nyeri dada dan sesak napas di tengah asap tebal.

BREBES – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Brebes masih menjadi persoalan serius….







