Kritik BEM UGM terhadap Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, kritik tajam datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), yang menilai kebijakan tersebut menyisakan masalah serius dalam penentuan prioritas negara. Kritik ini muncul setelah adanya tragedi yang menggemparkan, yaitu kematian seorang anak di Nusa Tenggara Timur akibat tidak mampu membeli alat tulis.
Peran BEM UGM dalam Mengkritik Kebijakan Pemerintah
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menyampaikan pandangan resmi organisasi tersebut dalam sebuah podcast. Ia menegaskan bahwa pernyataannya bukanlah sikap pribadi, melainkan representasi dari BEM UGM sebagai lembaga mahasiswa.
Sebelumnya, BEM UGM juga telah mengirimkan surat kepada UNICEF untuk meminta perhatian terhadap kondisi pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Namun, langkah ini justru memicu reaksi balik yang tidak diharapkan.
Tragedi Anak di NTT Menjadi Titik Sorot
Perhatian publik meningkat setelah muncul kabar tragis dari Nusa Tenggara Timur. Seorang anak dilaporkan bunuh diri karena tidak mampu membeli alat tulis seharga Rp10.000. Peristiwa ini dinilai BEM UGM sebagai cerminan ketimpangan dalam prioritas anggaran negara. Tiyo Ardianto menyampaikan rasa duka atas kejadian tersebut dan menyoroti ironi dalam alokasi dana negara.
Penyelidikan Anggaran MBG dan Keprihatinan terhadap Pendidikan
Dalam pemaparannya, Tiyo menyoroti besarnya dana yang dialokasikan untuk program MBG. Ia menilai ada kejanggalan dalam penentuan prioritas belanja negara. “Ada ironi prioritas anggaran yang luar biasa di sini,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun setiap hari atau kurang lebih Rp335 triliun per tahun untuk program makan bergizi gratis. Selain itu, ia juga menyebut adanya anggaran sebesar Rp16,7 triliun untuk Board of Peace yang disebut sebagai inisiatif kontroversial.
Pertanyaan terhadap Postur Anggaran Pendidikan 2026
BEM UGM juga menyoroti postur anggaran pendidikan tahun 2026 yang mencapai Rp755 triliun. Meskipun angka tersebut diklaim sebagai yang terbesar sepanjang sejarah, BEM UGM menilai rincian di dalamnya justru menimbulkan pertanyaan baru.
Tiyo menegaskan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip mandatory spending.
Penekanan pada Akses Pendidikan yang Lebih Baik
Di bagian akhir pernyataannya, Tiyo menekankan bahwa akar persoalan Indonesia saat ini terletak pada masih terbatasnya akses pendidikan bagi anak-anak.
Menurutnya, arah kebijakan negara seharusnya lebih menitikberatkan pada perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, bukan semata memastikan pemenuhan kebutuhan pangan. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo lebih fokus pada pengembangan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Sikap Resmi BEM UGM terhadap Pemerintah
Tiyo kembali menegaskan bahwa kritik yang disampaikan adalah sikap resmi dari BEM UGM. Ia menilai bahwa kebijakan pemerintah saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal pendidikan. Dengan demikian, BEM UGM tetap akan memberikan kritik yang konstruktif dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
