Kebijakan Penghematan BBM yang Ditetapkan Pemerintah Indonesia
JAKARTA – Pemerintah Indonesia belum akan mengubah harga bahan bakar minyak (BBM) meskipun terjadi gejolak di kawasan Timur Tengah. Hal ini disampaikan melalui pernyataan resmi dari Istana Negara. Selain itu, pemerintah juga belum menetapkan aturan pembatasan pembelian BBM. Namun, pihaknya telah merancang beberapa kebijakan mitigasi untuk menekan penggunaan BBM.
Beberapa langkah yang direncanakan antara lain penerapan kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam seminggu pada hari Jumat untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, pemerintah juga meminta masyarakat untuk menghemat energi dengan tidak boros menggunakan kompor, serta mencari sumber impor minyak alternatif seperti dari Amerika Serikat.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menyampaikan rencana untuk melakukan efisiensi anggaran pemerintah. Beberapa kementerian dan lembaga negara telah menerapkan kebijakan efisiensi energi, mulai dari pembatasan listrik, AC, lift, hingga jamuan rapat bagi pimpinan, anggota, dan seluruh pegawai. Aturan ini akan berlaku hingga Desember 2026.
Penanganan Konflik Timur Tengah
Konflik antara Iran, AS, dan Israel telah mengganggu pasokan minyak global. Akibatnya, banyak negara di Asia dan Afrika memberlakukan kebijakan penghematan bahan bakar sejak 25 Maret lalu. Di antaranya adalah:
- Vietnam: Menghapus pajak lingkungan atas bahan bakar selama periode tertentu.
- Myanmar: Memberlakukan pembatasan bahan bakar berdasarkan kapasitas mesin.
- Thailand: Memperketat penggunaan bahan bakar dan mendorong WFH.
- Kenya: Memprioritaskan ekspor komoditas segar dan mengimbau penghematan bahan bakar.
- Nigeria: Meningkatkan harga bensin dan merencanakan konversi kendaraan ke Gas Alam Terkompresi (CNG) dan Kendaraan Listrik (EV).
Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Para pakar ekonomi dan kebijakan publik menilai bahwa kebijakan mitigasi pemerintah perlu lebih tepat sasaran. Salah satunya adalah diversifikasi energi dan peningkatan efisiensi anggaran pemerintah. Mereka juga menyoroti pentingnya realokasi anggaran belanja negara agar lebih fokus pada sektor prioritas.
Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, meminta pemerintah benar-benar mempertimbangkan realokasi dan reposisi anggaran belanja negara. Ia menilai bahwa pemangkasan pada hal-hal kecil diperlukan, tapi nominalnya tidak besar sehingga bisa dipandang hanya sebagai gimmick.
Kebijakan WFH dan Efisiensi Anggaran
Penerapan WFH satu hari dalam seminggu dinilai oleh beberapa ahli sebagai strategi efisiensi tambahan, bukan kebijakan inti untuk menyelamatkan ruang fiskal. Direktur Eksekutif CORE, Muhammad Faisal, menilai bahwa upaya penghematan perlu dilakukan secara detil dan saling mendukung satu sama lain. Bauran kebijakan yang beragam sangat diperlukan.
Selain itu, Faisal juga menyarankan pemerintah untuk menunjukkan prioritas saat ini dengan menekan program yang memakan anggaran sangat besar, seperti MBG. Ia menilai bahwa MBG bisa dihemat dan dialokasikan untuk kebutuhan energi atau jaring pengaman akibat kenaikan harga energi.
Tantangan dan Solusi
Menurut Ika Idris, pengamat kebijakan publik dari Monash University, persoalan beban energi di Indonesia bukan karena komuter atau transportasi ke tempat kerja. Akan tetapi, ketergantungan yang sangat tinggi pada impor energi. Oleh karena itu, kebijakan yang mesti diambil harus berkaitan dengan memastikan subsidi energi tepat sasaran dan diversifikasi energi.
Ia juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki kebijakan LPG bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, pemerintah perlu meninjau ulang bansos untuk program keluarga harapan, karena banyak masyarakat yang turun dari kelas menengah ke kelas rentan miskin.
Kesimpulan
Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menghadapi kenaikan harga minyak global. Meski demikian, para ahli menilai bahwa kebijakan yang diterapkan masih perlu diperkuat dan lebih tepat sasaran. Diversifikasi energi, efisiensi anggaran, serta realokasi anggaran menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal negara.
