Kebijakan Peningkatan Gaji Hakim yang Menjadi Sorotan
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan penting terkait kesejahteraan para hakim di Indonesia. Ia menekankan bahwa hakim harus menjadi sosok yang tidak bisa dibeli oleh siapa pun, baik itu dari pihak luar maupun dalam sistem peradilan sendiri.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengumumkan peningkatan gaji hakim hingga 280 persen. Peningkatan gaji ini dimaksudkan agar kualitas hidup para hakim meningkat, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan tidak tergoda untuk melakukan praktik korupsi.
Dalam pidatonya pada sidang kabinet paripurna, Prabowo menyatakan bahwa gaji hakim tingkat rendah akan dinaikkan sebesar 280 persen. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus dipantau agar benar-benar berdampak positif.
“Kami ingin hakim-hakim kita hidup dengan kualitas yang baik, terhormat, dan tidak mudah disogok,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hakim sering kali menangani kasus-kasus besar, termasuk kasus yang melibatkan triliunan rupiah. Oleh karena itu, kesejahteraan mereka sangat penting untuk menjaga integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya.
Keberhasilan dalam Penyelamatan Aset Negara
Selain fokus pada peningkatan gaji hakim, Prabowo juga menyampaikan beberapa keberhasilan yang dicapai oleh pemerintahannya dalam menjaga kepentingan negara. Salah satunya adalah pengembalian uang sitaan dari kasus korupsi terkait minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan dana sebesar Rp 13,255 triliun, yang merupakan bagian dari jumlah total Rp 17 triliun yang diputuskan oleh pengadilan.
Prabowo menilai bahwa keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada penyelamatan aset negara, tetapi juga menunjukkan adanya keberanian dan hati nurani dari para hakim.
“Hakim-hakim kami memiliki keberanian untuk memutuskan, dan akhirnya kita berhasil menyelamatkan uang rakyat sebesar Rp 17 triliun,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa pihaknya berhasil mengalihkan anggaran negara sebesar Rp 306 triliun yang rawan dikorupsi. Ia menilai bahwa upaya ini berhasil dilakukan karena kerja sama yang baik antara penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait. Dengan demikian, kerugian negara bisa diminimalkan.
Penyelamatan Lahan Hutan dan Kepemilikan Rakyat
Prabowo juga menyampaikan pencapaian lain dalam bentuk penyelamatan lahan hutan yang digunakan secara ilegal untuk perkebunan kelapa sawit.
Ia menyatakan bahwa lebih dari 4 juta hektar lahan yang sebelumnya dikuasai oleh pihak tertentu kini kembali dikuasai oleh rakyat dan negara. Hal ini dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan penggunaan lahan sesuai dengan aturan hukum.
Penyesuaian Gaji Hakim Berdasarkan Golongan
Sebelumnya, Prabowo telah mengumumkan kenaikan gaji bagi para hakim di Indonesia. Kenaikan ini tidak diberikan secara merata, tetapi disesuaikan dengan golongan masing-masing hakim.
Menurut informasi yang disampaikannya, kenaikan gaji tertinggi mencapai 280 persen, dan akan diberikan kepada hakim yang berada di golongan junior atau paling bawah.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan gaji ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya. Meski tidak merinci detail lebih lanjut dalam acara tersebut, Prabowo menegaskan bahwa semua hakim akan mendapat peningkatan gaji yang signifikan.
Peraturan Pemerintah yang Mengatur Kenaikan Gaji Hakim
Diketahui bahwa kenaikan gaji hakim terakhir kali dilakukan pada Jumat (18/10/2024), yang ditetapkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.
Dengan kebijakan ini, diharapkan para hakim dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya tanpa terganggu oleh masalah ekonomi, sehingga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.
