Perdebatan Panas dalam RDP DPRD Nunukan Terkait Dermaga Ilegal
NUNUKAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang Ambalat I DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, berubah menjadi pertemuan penuh ketegangan.
Acara yang seharusnya menjadi wadah untuk membahas isu penting terkait keamanan transportasi laut justru berakhir dengan peristiwa memilukan seperti mikrofon dibanting, meja terbalik, dan suara teriakan saling menyahut.
Peristiwa ini terjadi pada Senin (25/08/2025), sore hari. Penyebab utamanya adalah sorotan terhadap dermaga ilegal di Nunukan yang kembali mencuat setelah kecelakaan speedboat asal Dermaga Haji Putri menewaskan motoris dan penumpang pada 28 Juli 2025.
Tragisnya, kasus serupa pernah terjadi sebelumnya pada Januari 2025, saat speedboat Cinta Putri mengalami kecelakaan yang merenggut tujuh nyawa, termasuk seorang anggota Polri.
RDP yang dihadiri oleh berbagai instansi teknis seperti KSOP, Dinas Perhubungan, Pelindo, Satpol PP, Polres, Jasa Raharja hingga keluarga korban berlangsung sejak pukul 10.00 Wita. Namun, hingga lewat pukul 14.30 Wita, pembahasan dinilai tidak berjalan efektif oleh beberapa anggota DPRD.
Saddam Husein, salah satu anggota DPRD, menyampaikan keluhannya terhadap jalannya rapat. Ia menyoroti bahwa rapat terkesan berputar-putar tanpa arah yang jelas.
“Ini rapat dari tadi mutar-mutar terus, tidak ada selesainya. Kenapa kita harus berlaku seperti penyidik? Tadi sudah sepakat beri tenggat satu bulan ke KSOP dan Dinas Perhubungan untuk mencari mekanisme hukum, melegalkan 30 dermaga speedboat,” ujarnya saat interupsi pimpinan rapat.
Ia menambahkan bahwa pimpinan rapat seharusnya memberikan kesempatan kepada dinas teknis untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan para anggota dewan. Bukan malah membuka pembahasan baru. Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan sengit dengan pimpinan rapat, Ketua Komisi I DPRD Nunukan Andi Muliyono.
Ketegangan semakin memuncak ketika anggota DPRD Nunukan Hendrawan membanting mikrofon di hadapannya. Hal ini memantik emosi anggota DPRD lainnya, termasuk Donal dari politisi Hanura yang duduk di samping Hendrawan. Ia ikut membalik meja rapat di tengah RDP.
Donal mengecam sikap lembaga yang dinilai tidak bertindak tegas. “Tidak betul juga lembaga kita ini. Apa harus menunggu korban lagi baru ada tindakan konkret? Tidak kasihankah kalian dengan ayah korban yang datang hanya duduk dengar rapat bertele-tele? Kita terlalu banyak pencitraan!” teriak Donal sembari ditenangkan oleh anggota DPRD lainnya dan dirangkul ke luar ruang Ambalat I.
Sebelumnya, Donal mendesak penutupan sementara Dermaga Haji Putri dan puluhan dermaga ilegal lainnya sambil menunggu legalisasi. Namun, Andi Muliyono menolak usulan tersebut dengan alasan penutupan justru berisiko memicu konflik baru. Ia khawatir motoris speedboat akan dialihkan ke dermaga resmi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Meski penuh ketegangan, RDP akhirnya menghasilkan satu kesimpulan. DPRD mendesak Dinas Perhubungan Nunukan untuk melakukan inventarisasi seluruh speedboat dan dermaga ilegal. Selanjutnya, langkah-langkah legalisasi akan dicari bersama dengan KSOP Nunukan.
