Capaian Kementerian PANRB dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran
JAKARTA – Selama satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mencapai berbagai hasil yang berdampak luas.
Tidak hanya pada program strategis di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Kementerian PANRB juga turut serta dalam pelaksanaan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di bidang PAN RB, Kementerian PANRB melakukan berbagai program seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, transformasi digital pemerintahan, hingga reformasi birokrasi. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan serta kebijakan reformasi birokrasi menjadi peran penting selama setahun terakhir.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa langkah Kementerian PANRB selama berada di Kabinet Merah Putih terus memperkuat komitmen untuk melakukan transformasi melayani negeri.
“Sejak Oktober 2024 hingga saat ini, Kementerian PANRB fokus untuk melakukan transformasi di sektor pemerintahan untuk melayani negeri,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Peran Penting dalam Pembentukan Kabinet Merah Putih
100 hari pembentukan Kabinet Merah Putih menjadi momen krusial dalam pembentukan arah jalannya pemerintahan.
Pada masa ini, Kementerian PANRB memainkan peran sentral di balik layar untuk memastikan penataan struktur kelembagaan Kabinet Merah Putih dapat terbentuk dengan cepat dan tepat. Hal tersebut dilakukan guna menjamin proses transisi pemerintahan berjalan lancar dan cepat.
Setelah pembentukan Kabinet Merah Putih, sebanyak 69 Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penataan kelembagaan telah selesai dalam waktu kurang dari 100 hari.
Upaya itu merupakan langkah Kementerian PANRB dalam mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama pada pemerintah pusat juga terisi tepat waktu.
Capaian dalam Pelayanan Publik
Di bidang pelayanan publik, Menteri Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB menjalankan langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan yang diberikan oleh pemerintah.
Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah telah membentuk 66 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.
MPP merupakan ruang terintegrasi bagi pemerintah maupun swasta untuk berkolaborasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam satu tempat.
Secara rata-rata, tiap MPP memiliki 155 jenis layanan terintegrasi yang dapat diakses masyarakat dalam mengurus administrasi, perizinan, maupun non-perizinan. Saat ini, terdapat 296 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Selain MPP fisik, pemerintah juga menghadirkan MPP Digital Nasional (MPPDN). Salah satu layanan yang tersedia di MPPDN adalah perizinan tenaga kesehatan yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam, dari yang sebelumnya memakan waktu hingga 14 hari kerja.
Jangkauan MPPDN telah diimplementasikan di 199 daerah dengan jumlah penerima manfaat layanan mencapai 184.802 orang.
Kemudahan akses pelayanan publik itu juga sejalan dengan peningkatan kepuasan masyarakat. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024, skor IKM mencapai nilai 88,9 (kategori Sangat Baik). Nilai itu menjadi nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang melibatkan 7 juta pengguna layanan sebagai responden.
Transformasi Digital Pemerintahan
Kementerian PANRB juga fokus pada penerapan transformasi digital pemerintahan. Ini diwujudkan dengan menggandeng Tim SPBE Nasional yang telah melakukan evaluasi terhadap 1.750 kegiatan dari kementerian dan lembaga. Hasil evaluasi tersebut berhasil mengefisiensikan Rp 100,1 miliar dari belanja TIK pemerintah pusat.
Adapun penerapan transformasi digital pemerintah telah dilakukan pada program Perlindungan Sosial. Dengan integrasi sistem dan interoperabilitas data, penerapan transformasi digital berpotensi menyelesaikan isu ketidaktepatan sasaran dari program ini senilai lebih dari Rp 100 triliun.
Pelaksanaan uji coba program Perlindungan Sosial yang dilakukan di wilayah Kabupaten Banyuwangi berhasil merekam 341.000 pendaftar dalam kurun waktu tiga minggu.
Reformasi Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintah melalui Kementerian PANRB juga telah melakukan reformasi sumber daya manusia (SDM) aparatur. Pada 2024, pemerintah melakukan rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) terbesar sepanjang sejarah.
“Melalui rekrutmen pada 2024, telah diterima lebih dari 180.000 pegawai negeri sipil (PNS) dan 870.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari 6 juta pelamar,” jelas Rini.
Rekrutmen itu menyelesaikan isu tenaga non-ASN yang telah bergulir selama kurang lebih 20 tahun melalui proses rekrutmen CASN tahun 2024. Selain itu, Kementerian PANRB telah melakukan reformasi total dalam sistem karier, kesejahteraan, serta manajemen ASN.
Saat ini, Kementerian PANRB tengah mengawal penyiapan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Manajemen ASN serta Penghargaan dan Pengakuan ASN.
Akuntabilitas Aparatur
Dari sisi akuntabilitas aparatur, Kementerian PANRB telah melakukan upaya untuk memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan.
Hal itu diwujudkan dengan terbitnya kebijakan mengenai pengelolaan konflik kepentingan, setelah lama tertunda. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga mencatat peningkatan. Sebanyak 84 persen instansi pemerintah berhasil meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip).
Pengelolaan integritas dilakukan secara konsisten untuk menjaga budaya kerja yang bersih, cepat, dan bebas pungutan liar. Hal tersebut tergambar dari 231 unit layanan publik yang mendapatkan predikat Zona Integritas dalam tahun 2024.
Promosi Tata Kelola Pemerintahan di Tingkat Global
Pada awal Oktober 2025, Rini menjadi delegasi Indonesia dalam Open Government Partnership Global Summit. Di forum internasional tersebut, Rini mempromosikan tata kelola digital dan birokrasi yang berorientasi pada kepercayaan publik.
Saat pertemuan bilateral dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia mendapat apresiasi atas koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan layanan publik.
Indonesia juga berkesempatan memamerkan praktik baik melalui digital public infrastructure (DPI) dan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Kesempatan itu dilakukan untuk menunjukkan reformasi birokrasi yang menyeimbangkan inovasi digital dengan nilai-nilai kemanusiaan dan partisipasi publik.
Mendukung Program Prioritas Presiden
Dalam mendukung program prioritas Presiden, Kementerian PANRB juga memainkan peran penting. Sejak Oktober 2024 hingga September 2025, Kementerian PANRB berperan menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan yang mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga perumahan rakyat.
Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PANRB berfokus pada penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan; penyiapan, penyediaan, dan manajemen SDM aparatur; penguatan tata kelola pemerintahan; serta perluasan akses dan peningkatan kemudahan pelayanan publik.
Selain itu, percepatan digitalisasi pemerintahan; penyederhanaan proses bisnis; dan integrasi kinerja (shared outcome) juga menjadi fokus yang tak luput dikerjakan oleh Kementerian PANRB.
Rini menyampaikan, dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian PANRB terbuka akan masukan untuk senantiasa memperbaiki langkah birokrasi di Indonesia. Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus melaksanakan program strategis dalam mendukung Asta Cita agar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Rini menegaskan, dengan semangat
“Transformasi Melayani Negeri”, Kementerian PANRB terus berupaya mendorong birokrasi agar semakin lincah, terbuka, dan melayani. “Kami terus berupaya agar dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat Indonesia,” tegas Rini.
