Pemerintahan Prabowo Dinilai Kembali ke Masa Lalu
JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini tengah menjadi perhatian banyak pihak. Beberapa kebijakan yang diambil dinilai memiliki ciri-ciri serupa dengan masa pemerintahan Orde Baru. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti.
Menurut Ray, pemerintahan saat ini terkesan lebih berorientasi pada masa lalu daripada masa depan. Ia menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan justru mirip dengan sistem pemerintahan di era Orde Baru.
“Rezim ini kan mimpinya masa lalu, bukan masa depan. Jadi berarti dia sedang beromantisme. Jadi sebetulnya yang indah mereka tidak sedang merancang apa yang akan kita lakukan di masa depan,” ujarnya.
Beberapa ciri khas kepemimpinan Orde Baru yang kini muncul dalam pemerintahan Prabowo antara lain adalah perluasan kewenangan tentara dan polisi. Saat ini, baik aparat militer maupun kepolisian sering kali terlibat dalam ranah sipil.
Hal ini memicu munculnya praktik nepotisme, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk memberikan keuntungan kepada keluarga atau kerabat tanpa mempertimbangkan kompetensi.
Selain itu, ada wacana mengenai Pilkada yang dilakukan melalui DPRD. Wacana ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, biaya penyelenggaraan Pilkada langsung terlalu mahal, sehingga penggunaan sistem melalui DPRD bisa lebih efisien.
Namun, Ray menilai bahwa jika wacana ini dijalankan, maka arah pemerintahan akan beralih dari desentralisasi ke sentralisasi. Desentralisasi memberikan otonomi lebih besar kepada daerah, sementara sentralisasi memusatkan kekuasaan di tingkat pusat.
“Nah, ya apa yang menjadi tipikal dan ciri khas dari kepemimpinan Orde Baru, itu kan sekarang yang mulai diperkenalkan lagi kan. Tentara yang diperluas kewenangannya gitu.”
Kepercayaan Publik terhadap DPRD
Ray juga menyampaikan bahwa DPR atau DPRD saat ini tidak dipercaya oleh rakyat. Ia menegaskan bahwa publik tidak akan mudah memberikan kepercayaan kepada lembaga tersebut untuk memilih kepala daerah.
“Ini yang faktual nih ya. Enggak bicara sistem kita. Bagaimana kita menyerahkan kedaulatan memilih kepada anggota DPRD di tengah merosotnya kepercayaan kepada mereka.”
Ia menjelaskan bahwa DPR dan DPRD sering kali masuk dalam daftar lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. “Kalau dibuat pertanyaannya yang paling tidak dipercaya mereka nomor satu, yang paling dipercaya mereka nomor 10. Tinggal pertanyaannya apa kan.”
Dengan situasi seperti ini, Ray bertanya bagaimana mungkin rakyat dapat memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang tidak mereka percaya.
Alasan Prabowo Usulkan Pilkada Melalui DPRD
Presiden Prabowo sebelumnya pernah menyampaikan usulan perubahan sistem politik di Indonesia. Ia mengusulkan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD.
Pernyataan ini disampaikannya saat pidato dalam acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar. Ia mengatakan bahwa sistem pemilihan langsung dianggap terlalu mahal dan membutuhkan dana yang besar.
Prabowo juga memberikan contoh beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang sudah menerapkan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, sistem ini lebih efisien karena tidak memerlukan biaya besar.
“Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” katanya.
Dengan adanya sistem ini, anggaran negara bisa dialokasikan untuk program pemerintah lainnya, seperti makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah. Namun, Ray tetap mengkritik wacana ini karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan transparansi.
