Serapan Anggaran Rendah, Wabup Wurja Beri Teguran Keras Sejumlah OPD

BREBES – Wakil Bupati Brebes, Wurja menyampaikan evaluasi mendalam dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) Tahun 2026, di Aula Lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Jumat (6/3/2026).

Wabup Wurja menekankan bahwa tahun kedua kepemimpinan harus menjadi momentum pembuktian janji ‘Brebes Beres’ melalui kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Capaian tahun pertama pengokohan fondasi Brebes Bergerak.

Di hadapan seluruh kepala OPD dan camat, Wabup memaparkan sederet keberhasilan sepanjang tahun 2025 sebagai bukti nyata kinerja pemerintah.

Seperti, program Nakes Door to Door melayani 204.148 warga, 20.298 ibu hamil, dan memantau 113.759 balita. Sebanyak 89.929 warga kini terlindungi Jamkesda.

Di bidang Pendidikan, renovasi 239 sekolah, pemberian Beasiswa Sukses kepada 480 mahasiswa, serta kembalinya 628 anak ke bangku sekolah melalui program Gas Rolas (Gerakan Ayo Sekolah 12 Tahun).

Infrastruktur, Perbaikan 287 ruas jalan 117,77 kilometer, 65 jembatan, 99,8 kilometer drainase, dan rehabilitasi 53,73 kilometer tanggul sungai.
Sosial dan Adminduk, Bedah rumah bagi 1.375 RTLH, pemberian insentif bagi 21.000 pegiat keagamaan, dan pelayanan Adminduk bagi 773.798 warga.

Keberhasilan ini pun diganjar berbagai penghargaan bergengsi, seperti Kabupaten Layak Anak Tingkat Nindya, Innovative Government Award 2025, hingga Satria Leader Award.

Teguran keras serapan rendah berbanding lurus dengan ketidakpuasan publik. Meski banyak prestasi, Wabup Wurja memberikan catatan kritis berbasis data. Ia menyoroti penurunan serapan belanja dari 95,01 persen 2024 menjadi 81,71 persen di Tahun 2025.

Secara khusus, Wabup menegur sejumlah OPD dengan pagu besar namun realisasi rendah, terutama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang serapan keuangannya hanya 49,20 persen.
Hal ini berkorelasi dengan hasil survei Charta Politika yang menunjukkan kepuasan publik terhadap jalan hanya berada di angka 49,9 persen.

“Anggaran yang tidak tereksekusi adalah kerugian bagi rakyat. Ada korelasi langsung antara rendahnya serapan DPU dengan rendahnya kepuasan publik terhadap infrastruktur. Tahun 2025 adalah pelajaran yang tidak boleh terulang,” tegas Wurja.