Gelombang Demonstrasi Buruh Kembali Mengguncang Ibu Kota
JAKARTA – Gelombang aksi demonstrasi buruh kembali memperkuat suasana di Ibu Kota. Setelah gelombang besar yang terjadi pada Senin 25 Agustus 2025 lalu, ribuan pekerja telah menyiapkan diri untuk kembali turun ke jalan pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Aksi ini tidak hanya akan berlangsung di Jakarta, tetapi juga dilakukan secara serentak di 38 provinsi lainnya. Diperkirakan belasan ribu pekerja akan memenuhi titik-titik penting seperti depan Gedung DPR/MPR RI, Istana Negara, serta kantor gubernur, wali kota, dan DPRD di berbagai daerah.
Aksi nasional ini diinisiasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan koalisi serikat lainnya. Mereka mengusung tema HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi rutin. Ia memastikan sekitar 10 ribu buruh Jabodetabek akan memenuhi Gedung DPR RI sejak pagi hari.
Selain di Jakarta, aksi juga akan berlangsung di beberapa kota besar seperti Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Batam, hingga Jayapura. Titik konsentrasi di daerah adalah kantor kepala daerah dan DPRD masing-masing.
Dalam aksinya, para buruh membawa enam tuntutan besar yang langsung menyasar kebijakan pemerintah. Berikut adalah tuntutan utama mereka:
- Hapus sistem outsourcing dan upah murah yang dianggap menekan kesejahteraan pekerja.
- Stop PHK sepihak dengan membentuk Satgas PHK untuk menindak perusahaan nakal.
- Reformasi pajak perburuhan, termasuk menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta menghapus pajak pesangon, THR, dan JHT.
- Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law sesuai perintah Mahkamah Konstitusi.
- Sahkan RUU Perampasan Aset demi mempercepat pemberantasan korupsi.
- Revisi RUU Pemilu untuk merancang ulang sistem demokrasi 2029 yang lebih adil dan transparan.
Menurut Said Iqbal, tuntutan ini adalah suara nyata buruh yang sudah lama terabaikan. “Isu-isu ini bukan hanya menyangkut perut buruh, tetapi juga menyentuh kepentingan bangsa,” tegasnya.
Banyak pihak menilai aksi pada 28 Agustus 2025 akan menjadi salah satu gelombang demonstrasi buruh terbesar tahun ini. Selain menyoroti masalah kesejahteraan, para buruh juga membawa agenda besar soal politik dan tata kelola negara.
Situasi ini membuat pemerintah dan DPR dipastikan akan mendapat sorotan tajam. Publik pun menunggu, apakah enam tuntutan buruh tersebut akan benar-benar ditindaklanjuti, atau justru kembali menguap tanpa hasil.
