TNI Siap Berkontribusi dalam Misi Perdamaian Gaza
JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Freddy Ardianzah menyatakan bahwa TNI siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina setelah adanya perjanjian damai yang disepakati di Mesir.Namun, pihaknya masih menunggu mandat resmi dari Pemerintah Indonesia dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelum melaksanakan tugas tersebut.
“TNI menegaskan kesiapannya untuk berkontribusi dalam misi perdamaian di Gaza bila nanti mendapat mandat resmi dari Pemerintah Indonesia dan PBB,” ujar Freddy dalam pesan singkatnya.
Ia menjelaskan bahwa langkah ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri pemerintah.
Pengalaman TNI dalam Misi Perdamaian
Jenderal bintang dua itu menambahkan bahwa keterlibatan TNI dalam pasukan perdamaian PBB bukanlah hal baru. Militer Indonesia telah memiliki kapasitas dan pengalaman operasional yang memadai, terbukti dari partisipasi Kontingen Garuda (Konga) di berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lainnya.
“Hingga saat ini, Indonesia termasuk kontributor terbesar dari negara-negara ASEAN dalam misi perdamaian PBB,” tutur dia. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian global serta menegakkan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif.
Kajian Awal untuk Kesiapan Operasional
TNI sedang melakukan kajian awal terhadap kesiapan operasional, logistik, dan personel untuk mendukung kemungkinan pengerahan pasukan ke Gaza. Semua langkah dilakukan secara terukur, profesional, dan terkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait lainnya.
“Prinsip yang dipegang oleh TNI dalam setiap misi internasional adalah ‘dari Indonesia untuk perdamaian dunia’. Ini mencerminkan filosofi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Serta komitmen Presiden Prabowo untuk menempatkan Indonesia sebagai kekuatan penengah dan penjaga stabilitas global,” kata jenderal dari satuan marinir itu.
Dengan demikian, peran TNI dalam misi perdamaian di Gaza merupakan implementasi nyata dari kebijakan presiden di bidang pertahanan dan diplomasi perdamaian. Sekaligus bentuk pelaksanaan OMSP dalam mendukung misi kemanusiaan dan perdamaian internasional.
“Kesimpulannya TNI siap secara profesional melaksanakan misi perdamaian di bawah bendera PBB,” tutur dia.
Persiapan Pasukan Perdamaian oleh Presiden
Sebelumnya, pada Minggu, 12 Oktober 2025 lalu, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri untuk rapat tertutup di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, terbuka peluang bagi Indonesia untuk mengirim 20 ribu pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.
“Menurut kami kalau memang kemudian terjadi kesepakatan yang konstruktif tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana,” ujar Prasetyo.
Dalam rapat tersebut, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita turut hadir. Prabowo meminta kepada TNI untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
Partisipasi Negara Lain dalam Misi Perdamaian
Bukan hanya Indonesia saja yang menyatakan siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Sejumlah negara juga menyampaikan komitmen serupa. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyatakan kesiapan negaranya untuk ikut dalam misi perdamaian di Gaza. Italia akan mengirim pasukan begitu pasukan perdamaian internasional terbentuk di Gaza.
“Perdamaian semakin dekat. Italia yang selalu mendukung rencana AS, siap mengambil bagian untuk mengonsolidasi gencatan senjata, mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan berpartisipasi dalam rekonstruksi Gaza,” ujar Tajani.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) juga mengerahkan sekitar 200 tentara untuk mengawasi gencatan senjata di Jalur Gaza. Ratusan tentara tersebut saat ini sudah mulai tiba di Israel untuk mendirikan pusat koordinasi yang bertujuan memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan, logistik, serta keamanan ke Gaza.
Pasukan AS disebut tak akan memasuki wilayah Gaza karena permintaan dari otoritas Mesir agar AS ikut terlibat dalam mengawasi jalannya gencatan senjata.
