Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia
JAKARTA – Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia. Meski tren penurunan telah terlihat, capaian di lapangan masih belum merata.
Salah satu langkah strategis yang saat ini sedang digencarkan adalah transformasi Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di seluruh rumah sakit.
Isu ini menjadi fokus utama dalam Workshop Internasional PONEK Terintegrasi yang diselenggarakan di Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA), 20–22 Oktober 2025.
Kegiatan ini membahas implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya integrasi layanan gawat darurat ibu dan bayi lintas fasilitas kesehatan.
Tantangan dalam Implementasi PONEK
Manajer Pelayanan Medis RSUA, Dr. dr. Muhammad Ardian Cahya L., SpOG(K)-Obginsos, M.Kes menyatakan bahwa tren penurunan AKI dan AKB di Indonesia cukup baik.
Namun, target pemerintah untuk menurunkan AKI hingga di bawah 70 kematian per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2030 membutuhkan kerja keras dan inovasi sistem layanan.
“Target itu cukup ambisius, tapi apa pun tantangannya, kita harus bisa mencapainya,” ujar Ardian.
Ia menegaskan bahwa PONEK merupakan pilar penting dalam menekan kematian ibu dan bayi, terutama melalui penanganan cepat dan terintegrasi di rumah sakit.
Meskipun pelatihan PONEK sudah dilakukan sejak lama, hasilnya dinilai belum optimal. Dari sekitar 2.200 rumah sakit yang telah mendapat pelatihan, hanya sekitar 900 yang dinilai mampu menjalankan fungsi PONEK sesuai standar.
“Artinya masih banyak rumah sakit yang belum siap menjalankan layanan emergensi ibu dan bayi secara komprehensif,” jelasnya.
Kerja Sama Antar Fasilitas Kesehatan
Kondisi ini mendorong RSUA bersama akademisi, Pemprov Jatim, dan Dinas Kesehatan menginisiasi workshop yang dihadiri peserta dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Tujuannya adalah membantu rumah sakit memahami implementasi kebijakan baru Kemenkes secara konkret.
“Kami tidak ingin pelatihan hanya sebatas teori. Harus ada pembaruan pendekatan yang lebih menekankan kolaborasi dengan puskesmas dan dinas kesehatan,” tambahnya.
Dalam sesi internasional, pakar kesehatan masyarakat dari University of Adelaide, Australia, Dr. Mohammad Afzal Mahmood, MBBS, MPH, PhD menyoroti akar persoalan utama layanan maternal dan neonatal: lemahnya integrasi antar level fasilitas kesehatan.
“Jika satu unit tidak berkomunikasi dengan benar, maka akan terjadi penundaan penanganan. Itu bisa membuat ibu atau bayi kehilangan waktu emas,” ujarnya.
Afzal mencontohkan praktik di Australia, di mana dokter tetap bertanggung jawab atas pasien meski telah dirujuk. “Kalau saya merujuk pasien, saya tetap memantau dan memastikan rumah sakit penerima siap. Kami tidak hanya menyerahkan lalu lepas tangan,” jelasnya.
Menurutnya, langkah awal membangun sistem PONEK yang kuat adalah memperkuat koordinasi. “Tanpa duduk bersama antara rumah sakit, puskesmas, dan dinas kesehatan, kebijakan di atas kertas tidak akan berjalan,” tegas Afzal.
Sistem Rujukan di Surabaya
Surabaya sendiri dinilai memiliki sistem rujukan maternal–neonatal yang cukup efektif. Dengan keberadaan RSUD Dr. Soetomo, RSAL Dr. Ramelan, hingga RS Universitas Airlangga sebagai rumah sakit rujukan tertinggi, jaringan pelayanan di kota ini sudah cukup solid. Namun, kondisi di luar Jawa masih beragam.
“Surabaya sudah baik, tapi kita juga harus belajar dari daerah lain. Situasinya bisa berbeda, tantangannya pun tidak sama,” ujar Ardian.
Ia berharap hasil workshop ini dapat menjadi masukan konkret bagi Kementerian Kesehatan untuk menyusun pelatihan PONEK yang lebih adaptif dan berdampak langsung terhadap mutu pelayanan.
“Selama ini pelatihan sudah ada, tapi belum optimal. Harapan kami, hasil workshop ini bisa membantu pemerintah menciptakan sistem yang benar-benar meningkatkan mutu layanan, sehingga angka kematian ibu dan bayi bisa terus ditekan,” tuturnya.
