Strategi Pemkot Samarinda Menghadapi Kontraksi Fiskal
SAMARINDA – Walikota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pemerintah kota sedang mengambil langkah-langkah konkret untuk menghadapi kontraksi fiskal daerah yang disebabkan oleh kebijakan nasional penghematan belanja negara.
Hal ini diungkapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda dengan agenda persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD 2025, yang berlangsung pada Selasa (30/9/2025) malam.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Harun menjelaskan strategi utama pemerintah kota, yaitu melakukan lobi intensif ke pemerintah pusat sekaligus memastikan program prioritas pengendalian banjir tetap menjadi fokus utama.
Dalam perubahan APBD 2025, Samarinda mengalami pengurangan sekitar Rp150 miliar akibat penyesuaian pendapatan transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Selain itu, untuk tahun 2026, pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran yang memproyeksikan pengurangan transfer daerah di Kaltim, termasuk Samarinda, hingga lebih dari Rp1 triliun.
Kondisi ini membuat APBD Samarinda 2026 diperkirakan hanya berada di kisaran Rp4 triliun, yang merupakan penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mampu menyentuh lebih dari Rp5 triliun.
Menghadapi situasi tersebut, Andi Harun memastikan bahwa pemerintah kota tidak hanya menerima pasif dampak kontraksi fiskal, tetapi akan melakukan langkah strategis. Ia menyatakan bahwa insya Allah, minggu depan ia telah mengkonfirmasi akan bertemu dengan Menteri PU.
Tujuannya adalah untuk melakukan upaya melalui official correspondence maupun lobby secara konstitusional agar daerah, khususnya kota Samarinda, mendapatkan informasi yang cukup di pemerintah nasional.
Ia berharap melalui pendekatan tersebut, Samarinda dapat memperoleh tambahan alokasi anggaran atau bahkan memindahkan beban pembiayaan infrastruktur yang sebelumnya direncanakan menggunakan APBD agar ditopang langsung oleh APBN.
“Mudah-mudahan kita mendapatkan setidak-tidaknya penambahan lebih dari yang direncanakan pengurangannya. Atau pada kesempatan lain, beberapa program pembangunan infrastruktur dalam bentuk belanja modal yang tadinya direncanakan menggunakan dana APBD, bisa mendapatkan alokasi dari APBN,” tambahnya.
Dalam pertemuan dengan Kementerian PUPR pekan depan, Andi Harun menegaskan akan mengajukan sejumlah usulan penting, salah satunya terkait penanganan banjir yang selama ini menjadi program prioritas utama Pemkot Samarinda.
“Karena bagi kita semua, kita sama-sama tahu bahwa program pengendalian banjir merupakan prioritas utama pemerintahan kota Samarinda ke depan,” ucapnya.
Strategi ini, menurut Andi Harun, bukan hanya sekadar reaksi emosional, melainkan langkah konstitusional yang rasional untuk memastikan pembangunan di Samarinda tetap berjalan meski di tengah keterbatasan fiskal. Ia juga memastikan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu meskipun ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Penyesuaian terhadap belanja modal akan dilakukan agar pembiayaan tetap proporsional dan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal.
“Tidak ada waktu untuk mengeluh. Kita harus optimis, kita harus tetap berjalan. Dengan mitigasi yang telah kita susun sejak sebulan terakhir ini, pelayanan publik kita pastikan terus berjalan dengan baik di tengah semua keterbatasan yang kita alami bersama-sama,” pungkasnya.
