Usulan Karimunjawa sebagai Wilayah Kepulauan Diharapkan Tingkatkan Akses dan Subsidi Transportasi
JEPARA – Warga Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sedang mengajukan usulan agar daerah tersebut resmi ditetapkan sebagai wilayah kepulauan. Tujuan utama dari perubahan status ini adalah untuk mempermudah akses transportasi dan memberikan subsidi antar pulau yang lebih besar bagi masyarakat.
Dalam pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Bupati Jepara Witiarso Utomo menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat sering kali disampaikan melalui program Bupati Ngantor di Desa. Salah satu isu utama yang selalu muncul adalah masalah abrasi dan keinginan warga agar Karimunjawa memiliki status sebagai wilayah kepulauan.
Pertemuan tersebut fokus pada inventarisasi materi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Menurut Bupati, pihaknya rutin turun langsung menemui warga untuk mendengarkan berbagai aspirasi, terutama mengenai abrasi dan permintaan pengakuan sebagai kepulauan.
Jika Karimunjawa berstatus kepulauan, manfaat yang diperoleh akan sangat besar, khususnya dalam hal kemudahan dan pengurangan biaya transportasi. Bupati menjelaskan bahwa dengan status kepulauan, subsidi transportasi bisa diberlakukan seperti di Batam. Di sana, biaya antar-pulau hanya sekitar tiga puluh ribu rupiah, sedangkan di Karimunjawa bisa mencapai ratusan ribu. Hal ini tentu memberatkan masyarakat setempat.
Selain masalah transportasi, Bupati juga menyampaikan dampak abrasi di kawasan pesisir, khususnya di Pantai Bondo, yang sudah menyebabkan sebagian warga kehilangan lahan. Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini.
“Ini juga perlu menjadi catatan penting dalam pembahasan undang-undang tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Muhdi, menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami aspirasi masyarakat Karimunjawa mengenai usulan perubahan status wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pemahaman mereka adalah bahwa kepulauan bukanlah wilayah administratif, tetapi bersifat geografis.
Senator asal Jawa Tengah ini menegaskan bahwa DPD RI sangat berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir dan kepulauan agar tidak mengalami keterasingan akibat terbatasnya akses. “Ini masukan yang bagus. Intinya, masyarakat kepulauan harus difasilitasi, ada konektivitas antar-pulau, dan negara harus hadir di sana agar mereka tidak menjadi masyarakat yang terasing,” ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Jepara dan DPD RI guna merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat pesisir dan kepulauan. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan usulan tersebut.
Manfaat Status Kepulauan bagi Masyarakat
Adanya status kepulauan bagi Karimunjawa diharapkan membawa berbagai manfaat signifikan. Salah satunya adalah kemudahan akses transportasi antar pulau. Saat ini, masyarakat masih menghadapi kendala dalam transportasi yang cukup mahal, terutama karena jarak dan kondisi alam yang kurang mendukung.
Selain itu, status kepulauan juga dapat meningkatkan akses terhadap subsidi transportasi. Dengan status ini, masyarakat Karimunjawa bisa mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah yang lebih besar, sehingga biaya perjalanan antar pulau bisa lebih terjangkau.
Kondisi abrasi yang terjadi di kawasan pesisir juga menjadi salah satu isu penting yang perlu segera ditangani. Dengan status kepulauan, diharapkan pemerintah dapat lebih mudah mengalokasikan dana untuk rehabilitasi dan perlindungan lingkungan pesisir.
Langkah Selanjutnya
Usulan ini masih dalam tahap pengkajian dan evaluasi. DPD RI akan melakukan peninjauan lebih lanjut terkait konsep kepulauan dan bagaimana implementasinya di Karimunjawa. Proses ini juga akan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, diharapkan Karimunjawa dapat segera mendapatkan status kepulauan yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan di Jepara.
