SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan respons tegas terkait penetapan status tersangka Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syamsul terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK pada Jumat (13/3/2026).
Luthfi mengatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut, mengingat rentetan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Jawa Tengah belakangan ini. Sebelumnya, KPK juga telah memproses hukum Bupati Pekalongan Fadia Arafiq serta Bupati Pati Sudewo dalam perkara yang berbeda.
“Ini jadi pelajaran bagi pejabat publik agar punya integritas tinggi. Sudah saya ulang-ulang, saya tekankan, integritas tidak hanya di mulut tapi wujudkan dengan perbuatan,” ujar Luthfi usai menghadiri agenda silaturahmi buka bersama dengan masyarakat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Sabtu (14/3/2026).
Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini telah berupaya maksimal menjaga tata kelola pemerintahan melalui berbagai forum koordinasi dengan bupati dan wali kota.
Ia meminta agar peristiwa ini menjadi evaluasi serius bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pimpinan daerah di wilayahnya. “Clear and good governance harus jadi napas Bupati, Wali Kota, termasuk ASN,” tegasnya.
Penangkapan Bupati Cilacap ini menambah daftar panjang intervensi hukum KPK di Jawa Tengah sepanjang tahun 2026. Hingga saat ini, pihak KPK masih melakukan pendalaman terkait detail perkara dan barang bukti yang disita dalam operasi senyap tersebut.
Rekomendasi untuk kamu
BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes memperketat pengawasan terhadap kepala sekolah negeri. Sebanyak 40 kepala sekolah…
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.
Pengamat Selamat Ginting mengungkap dugaan pemindahan alat sadap dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal. Ia juga menyinggung dugaan pendanaan dari judi online, narkoba, dan tambang ilegal.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sejak 2025. Tiga jenderal Polri menjadi tersangka setelah sistem LIMS diduga disalahgunakan.