JAKARTA – Dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan di lingkungan Polri berkembang menjadi isu yang lebih serius. Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, mengungkap dugaan pemindahan perangkat penyadapan bernilai triliunan rupiah dari Mabes Polri ke sejumlah rumah jenderal.
Tak hanya soal keberadaan perangkat, Selamat juga melontarkan dugaan bahwa operasional jaringan penyadapan tersebut ditopang aliran dana ilegal yang bersumber dari judi online (judol), narkoba, hingga bisnis tambang.
Pernyataan itu disampaikan Selamat dalam siniar di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Rabu (4/11/2026).
Menurut Selamat, perangkat penyadapan tersebut awalnya berada di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN), sebelum kemudian bergeser ke Mabes Polri dan diduga dioperasikan dari sejumlah lokasi di luar markas kepolisian.
“Alat khusus yang sangat mahal, triliunan, alat sadap ini kan sebenarnya pada beberapa tahun lalu sudah dipersoalkan oleh beberapa LSM. Penyadapan itu tidak bisa sembarangan,” kata Selamat.
Ia menduga teknologi tersebut digunakan untuk memantau komunikasi sejumlah tokoh penting, mulai dari Presiden, menteri, pimpinan partai politik, hingga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Selamat bahkan menilai praktik tersebut berpotensi membentuk kekuatan tersendiri di luar mekanisme pengawasan negara.
Perangkat Diduga Beroperasi dari Rumah Sejumlah Jenderal
Selamat mengungkapkan, dugaan keberadaan perangkat penyadapan di luar Mabes Polri terdeteksi ketika aktivitas sistem tersebut diketahui berada di rumah Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Menurut keterangannya, perangkat serupa juga diduga beroperasi di rumah Irjen Slamet Uliandi dan Irjen Eko Hadi Santoso. Salah satu lokasi yang disebut berada di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Ia menceritakan, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri bersama personel Brimob bergerak sekitar pukul 01.00 WIB pada Selasa dini hari untuk melakukan penindakan.
Dalam penuturannya, Ahrie disebut sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua. Selamat juga mengklaim Ahrie mengaku menjalankan perintah Listyo Sigit Prabowo.
Rekomendasi untuk kamu
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sejak 2025. Tiga jenderal Polri menjadi tersangka setelah sistem LIMS diduga disalahgunakan.
BREBES – Perbaikan Jembatan Sitanggal di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, ditargetkan rampung sebelum perayaan Natal…
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo sejak 2025. Rekaman diduga dihapus pada Oktober 2026 sebelum tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.
Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan pejabat negara dan menyita 11 HP serta 42 flashdisk.
Menko PM Muhaimin Iskandar meminta Brebes mendapat perhatian khusus karena menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Gubernur, bupati, BUMN, dan pesantren diminta bergerak cepat.