Selamat menafsirkan langkah tersebut sebagai upaya menghapus pengaruh Listyo Sigit di lingkungan kepolisian. Ia menyebutnya sebagai proses desigitisasi.
Ia bahkan meminta para perwira yang dinilai dekat dengan Listyo dan kini bertugas di kementerian maupun lembaga di luar Polri untuk mempertimbangkan mundur dari jabatan masing-masing.
Namun, penafsiran mengenai tujuan mutasi tersebut merupakan pandangan Selamat dan belum menjadi keterangan resmi mengenai alasan kebijakan rotasi.
Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo kini tidak hanya menyangkut penggunaan teknologi intersepsi tanpa prosedur. Munculnya klaim mengenai pemindahan perangkat, nilai pengadaan, hingga dugaan sumber pendanaan ilegal memperluas pertanyaan publik.
Penyidik dituntut menelusuri siapa yang mengendalikan perangkat, bagaimana sistem tersebut dibiayai, serta apakah ada pihak lain yang terlibat. Tanpa pembuktian dan penjelasan resmi, berbagai klaim tersebut masih harus ditempatkan sebagai dugaan yang memerlukan verifikasi.
Rekomendasi untuk kamu
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sejak 2025. Tiga jenderal Polri menjadi tersangka setelah sistem LIMS diduga disalahgunakan.
“Anggaran kami Rp7 miliar untuk jembatan dan perbaikan jalan. Penanganan jembatan ini sekitar Rp3 miliar….
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo sejak 2025. Rekaman diduga dihapus pada Oktober 2026 sebelum tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.
Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan pejabat negara dan menyita 11 HP serta 42 flashdisk.