Kritik terhadap Operasi Militer AS terhadap Venezuela
JAKARTA – Operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela pada awal 2025 telah menimbulkan banyak kontroversi. Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan dibawa ke New York dengan tuduhan terorisme dan kejahatan narkoba.
Meskipun operasi ini dianggap sebagai tindakan pencegahan, banyak ahli hukum internasional menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar Piagam PBB.
Pelanggaran terhadap Piagam PBB
Piagam PBB, yang ditandatangani pada Oktober 1945, bertujuan mencegah konflik berskala besar seperti Perang Dunia Kedua. Pasal 2(4) dalam piagam ini menyatakan bahwa negara-negara harus menahan diri dari penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain serta menghormati kedaulatan masing-masing.
Geoffery Robertson KC, seorang ahli hukum internasional, menyatakan bahwa serangan terhadap Venezuela bertentangan dengan ketentuan ini. “Kenyataannya adalah Amerika melanggar Piagam PBB,” ujarnya.
“Amerika telah melakukan kejahatan agresi, yang oleh Pengadilan Nuremberg digambarkan sebagai kejahatan tertinggi.”
Elvira Domínguez-Redondo, profesor hukum internasional, juga menilai operasi tersebut sebagai kejahatan agresi dan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum internasional.
Susan Breau, profesor hukum internasional, menambahkan bahwa serangan hanya bisa dianggap sah jika AS memiliki resolusi dari Dewan Keamanan PBB atau bertindak untuk membela diri. Namun, tidak ada bukti sama sekali untuk kedua alasan tersebut.
Argumen Pembelaan Diri yang Tidak Masuk Akal
AS kemungkinan akan berargumen bahwa operasi tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap ancaman dari “organisasi teroris narkoba” yang dipimpin oleh Maduro.
Meskipun Piagam PBB dan hukum domestik AS memungkinkan penggunaan kekuatan militer untuk membela diri, argumen ini dinilai tidak masuk akal oleh para ahli.
Robertson menyatakan bahwa tidak ada cara yang masuk akal bagi AS untuk mengklaim bahwa tindakan ini merupakan pembelaan diri. “Untuk menggunakan pembelaan diri, Anda harus memiliki keyakinan yang nyata dan jujur bahwa Anda akan diserang dengan kekuatan.”
Ia menambahkan bahwa tidak ada indikasi bahwa tentara Venezuela akan menyerang AS. Selain itu, anggapan bahwa Maduro adalah gembong narkoba tidak dapat membenarkan pelanggaran hukum internasional.
“Gagasan bahwa Maduro adalah semacam gembong narkoba tidak dapat mengalahkan aturan bahwa invasi demi perubahan rezim adalah tindakan ilegal,” kata Robertson.
Sanksi yang Hanya Bisa Dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang melanggar perdamaian internasional. Sanksi tersebut dapat berupa pembatasan perdagangan, embargo senjata, hingga larangan perjalanan.
Namun, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Prancis) memiliki hak veto, yang membuat hampir mustahil bagi Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap AS.
Robertson menilai bahwa situasi ini menunjukkan bahwa Dewan Keamanan menjadi badan yang tidak efektif. “Negara yang melanggar hukum internasional dapat menghindari kecaman hanya dengan memvetonya, sehingga satu-satunya lembaga yang bisa bertindak menjadi lumpuh.”
Domínguez-Redondo menyebut situasi ini sebagai kondisi yang nyaris mustahil diatasi. “Jika Dewan Keamanan tidak dapat memutuskan sanksi, negara-negara lain hanya bisa memilih apakah akan mengikuti sanksi tersebut atau tidak,” ujarnya.
Dampak Global: Negara Lain Bisa Mencontoh
Jika AS tidak menghadapi konsekuensi apa pun atas invasi ke Venezuela, para pakar menilai hal tersebut dapat mendorong negara lain untuk melakukan tindakan serupa yang berpotensi melanggar hukum internasional. Robertson menyatakan bahwa China akan mengambil kesempatan untuk menginvasi Taiwan.
“Ini adalah momen paling tepat bagi mereka, dengan melihat invasi Trump ke Venezuela serta sikap lunaknya terhadap Rusia dalam invasi ke Ukraina.” Ia menambahkan bahwa invasi Trump ke Venezuela merupakan kejahatan agresi yang sama seperti yang dilakukan Putin dengan menginvasi Ukraina.
Domínguez-Redondo menambahkan bahwa situasi ini dapat melemahkan peran Dewan Keamanan PBB. “Dewan Keamanan merupakan mekanisme pencegah Perang Dunia Ketiga. Mekanisme ini telah sangat dilemahkan, terutama oleh Amerika Serikat, tetapi juga oleh Inggris ketika mereka berperang tanpa otorisasi di Irak.”
Penjelasan Konflik Amerika-Venezuela
Amerika Serikat menganggap pemerintahan Maduro tidak sah karena adanya kecurangan masif dalam pemilihan umum 2024. Pemerintahan Trump juga lama menuduh Maduro menjalankan organisasi kriminal perdagangan narkoba yang dikenal sebagai Cartel de los Soles.
AS mendeklarasikan Cartel de los Soles sebagai organisasi teroris asing pada November 2024. Maduro berulang kali membantah tuduhan tersebut dan menuduh AS berupaya menggulingkannya dari kekuasaan demi akses ke cadangan minyak Venezuela.
Trump mengklaim bahwa Venezuela telah mencuri minyak dan aset milik AS, klaim yang dibantah oleh pemerintahan Maduro. Pada Desember 2025, Trump memerintahkan blokade terhadap minyak Venezuela serta menjatuhkan sanksi terhadap kapal-kapal tanker.
AS meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Maduro dalam beberapa bulan terakhir, termasuk meluncurkan serangan militer terhadap puluhan kapal kecil di Karibia dan Pasifik yang diklaim mengangkut narkoba menuju AS.
Trump juga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan minyak AS akan masuk ke Venezuela dan beroperasi di cadangan minyak negara tersebut. Ia tidak merinci perusahaan minyak mana yang dimaksud, dan belum jelas apakah ada perusahaan AS yang telah menyusun rencana konkret untuk langkah tersebut.
